Kota Singkawang memiliki pekerjaan rumah yang besar dalam merealisasikan program imunisasi. Tahun 2024, tercatat capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) hanya 33 Persen, menurun dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Tak ada kendala akses dan ketersediaan vaksin.
SITI SULBIYAH, Singkawang
PONTIANAK POST - Jarak yang dekat dengan fasilitas kesehatan tidak selalu berbanding lurus dengan kepatuhan imunisasi anak. Seperti yang dilakukan Anita Mutia (33), warga Kecamatan Singkawang Tengah. Meski rumahnya hanya berjarak sekitar setengah kilometer dari Puskesmas Singkawang Tengah II, ia mengaku belum memberikan imunisasi lengkap bagi buah hatinya.
“Imunisasi tidak lengkap,” katanya, ditemui Pontianak Post, awal Juli 2025 yang lalu.
Buah hatinya yang kini berusia sembilan bulan tidak mendapat imunisasi DPT-HB. “Terakhir vaksin BCG. Kalau tidak salah hanya tiga kali imunisasi,” ucapnya
Alasan di balik keengganannya tidak lepas dari pengalaman masa lalu saat memberikan imunisasi pada anak pertamanya. Ia menceritakan, kala itu sang anak mengalami demam usai imunisasi.
“Waktu anak pertama demamnya bisa tiga hari,” katanya.
Meski ia tahu bahwa demam merupakan hal yang lumrah terjadi pasca anak diimunisasi, namun ia merasa hal tersebut cukup mengganggu.
Selain Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) seperti demam, isu mengenai dampak setelah imunisasi juga turut membuat orang tua khawatir.
Kekhawatiran itu dirasakan oleh Liu Fun Kian. Ia mengaku pernah mendengar cerita dari tetangganya yang punya pengalaman saat memberikan imunisasi pada anaknya. “Dia (tetangga,red) bilang setelah diimunisasi, kalau tidak salah polio, jadi terjadi kelumpuhan,” tuturnya.
Meski ia mengakui tidak tahu pasti apakah kelumpuhan itu benar akibat imunisasi, cerita tersebut cukup memengaruhi keputusan sejumlah orang tua di sekitarnya. Liu sendiri memiliki empat orang anak, dan hanya satu yang pernah ia imunisasi.
“Anak saya yang paling kecil ini coba imunisasi satu kali. Imunisasi campak aja, yang tiga lainnya tidak pernah,” ujarnya.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang, Hendri Aprianto, mengungkapkan capaian imunisasi dasar lengkap (IDL) dan imunisasi bayi lengkap (IBL) di kota tersebut masih tergolong rendah. Berdasarkan data tahun 2024, capaian IDL hanya mencapai 33,15 persen, sedangkan IBL berada di angka 27,2 persen.
“Secara geografis akses di Kota Singkawang ini cukup nyaman, sama seperti Pontianak. Faskes dekat. tidak ada kendala mengenai transportasi,” ujarnya.
Namun, kendala justru muncul dari faktor sosial dan budaya. Salah satunya adalah persepsi masyarakat mengenai imunisasi atau vaksin, termasuk isu kehalalan vaksin yang masih menjadi perbincangan di kalangan tertentu, khususnya umat Muslim. Selain itu, kekhawatiran orang tua terhadap demam pasca imunisasi, serta pengaruh pendapat keluarga seperti kakek-nenek yang menyatakan cucu mereka sudah sehat tanpa vaksin, turut memperbesar tantangan.
Ia mengatakan, capaian yang jauh dari target ini berisiko menimbulkan wabah penyakit yang sebenarnya bisa dicegah, seperti campak, difteri, hingga pertusis. Sementara untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, seharusnya minimal 90 persen anak sudah diimunisasi.
“Penyakit sebenarnya bisa dicegah. Tapi kalau capaian kita hanya 30-40 imunisasi, sulit untuk mencapai herd immunity. Karena lebih banyak yang belum diimunisasi,” tuturnya.
Secara historis, capaian IDL Singkawang tidak pernah menyentuh 50 persen sejak lima tahun terakhir. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang, pada tahun 2020 capaian IDL berada di angka 46,9 persen. Angka ini turun menjadi 45,1 persen di 2021, 39,5 persen pada 2022, kemudian sempat naik tipis menjadi 42,95 persen di 2023, dan kembali merosot tajam menjadi 33,15 persen pada 2024.
Kondisi ini menurutnya cukup mengkhawatirkan karena beberapa penyakit menular yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi, terus muncul. Salah satunya adalah kasus luar biasa (KLB) difteri.
“KLB difteri sudah ada dari 2016. Tahun 2021 yang paling tinggi, dan ada yang meninggal. Kasus difteri terakhir terjadi pada 2024,” sebutnya. Ia juga menyebut kasus campak dan pertusis sempat ditemukan, dan berisiko meningkat apabila cakupan imunisasi tetap rendah.
Ia menceritakan pernah ada pihak WHO datang untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Dari 10 rumah yang mereka datangi, semuanya menolak imunisasi.
Lebih lanjut, Hendri menyebutkan adanya kecenderungan masyarakat yang lebih percaya pada pengobatan alternatif seperti sinsang, serta hoaks yang beredar luas di media sosial, turut memperparah kondisi ini. Kondisi ini semakin diperburuk dengan penurunan kunjungan ke Posyandu.
Terhambat KIPI Hingga Isu Kepercayaan
Realisasi imunisasi kepada anak menunjukkan banyak kendala, khususnya di Kota Singkawang. Mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat, isu haram-halal imunisasi, hingga kekhawatiran terhadap efek samping menjadi penghalang besar dalam upaya meningkatkan cakupan imunisasi. Kendala-kendala juga muncul dari latar budaya dan kepercayaan lokal.
Penelitian yang dimuat dalam Jurnal Vokasi Kesehatan oleh Bahrudin dkk., berjudul "Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Imunisasi Ibu Bayi di Kota Singkawang" mengungkap tokoh masyarakat umumnya memahami pentingnya imunisasi.
Dalam jurnal itu disebutkan bahwa, secara umum tidak ada isu spesifik dalam hal pemberian imunisasi bagi masyarakat Tionghoa. Namun budaya tidak boleh membawa keluar bayi sampai dengan umur 40 hari. Selain itu, ketaatan pada sinsang yang menyarankan untuk tidak boleh dikasih suplemen dapat menjadi faktor penghambat pemberian imunisasi, khususnya pada bayi baru lahir.
Tek Bong, Kepala Bidang Adat Istiadat Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Singkawang, mengakui bahwa sebagian kecil masyarakat Tionghoa masih memegang tradisi tersebut.
“Tidak boleh keluar rumah. Biasanya sampai empat puluh hari,” ujarnya.
Ia juga menanggapi soal kepercayaan masyarakat terhadap saran dari sinsang yang melarang diberikannya suplemen pada bayi. Menurutnya kepercayaan semacam itu masih ada. “Sinsang menganjurkan seperti itu, karena bayi yang masih baru lahir itu dianggap nggak boleh makan makanan,” katanya.
Namun Tek Bong juga menegaskan bahwa zaman telah berubah dan masyarakat mulai memahami pentingnya imunisasi. Kepercayaan tersebut pun mulai bergeser. “Kapan yang dianjurkan untuk imunisasi, bayi juga keluar. Terus ada pada saat imunisasi bayi juga menimbang juga mau ukur panjang untuk lihat perkembangan bayi,” katanya.
Meski demikian, ia tidak menampik bahwa praktik-praktik tradisional tersebut masih dijalankan di wilayah pelosok.
Tek Bong memastikan pihaknya mendukung program imunisasi. Bahkan tahun 2006, MABT Singkawang dikatakannya pernah mendirikan posko imunisasi dan berjalan hingga beberapa tahun.
“Jadi jangan berpikir bahwa imunisasi itu tidak baik. Kita hanya sarankan, kalau anak itu dikasih imunisasi ini lebih baik supaya tidak terkena penyakit-penyakit yang tidak baik,” katanya.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah agar bisa secara masif mengedukasi di bidang kesehatan, sekaligus memastikan layanan yang mudah dan dekat kepada masyarakat.
Sementara itu, di komunitas muslim, persoalan halal dan haram vaksin masih menjadi pertimbangan. Termasuk juga pertimbangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Singkawang, Abdul Halim menegaskan bahwa imunisasi diperbolehkan dalam Islam sebagai upaya menjaga kesehatan. Ia menyoroti masih adanya penolakan dari sebagian masyarakat, meskipun fatwa MUI sudah menyatakan imunisasi sebagai langkah preventif yang sah secara agama.
“Tapi memang kenyataannya di lapangan ada yang tidak mau. Nah ini balik lagi kepada kesadaran masing-masing,” katanya.
Abdul Halim mengaku tidak mengetahui secara pasti tingkat kesadaran imunisasi di tengah masyarakat Singkawang. Namun ia melihat ada pola serupa seperti saat vaksinasi COVID-19 digalakkan. Ia sempat dilibatkan dalam sosialisasi vaksin tersebut beberapa tahun yang lalu. Ia pun mengakui sempat menghadapi penolakan dari masyarakat.
Salah satu penyebab utama keraguan masyarakat, menurutnya, adalah kekhawatiran soal kandungan vaksin, khususnya terkait enzim babi. Padahal kalau bicara dalam konteks darurat, hal seperti itu menurutnya bisa diperbolehkan.
Ia pun merujuk pada prinsip darurat syar’iyah dalam Islam yang membolehkan penggunaan bahan haram dalam kondisi mendesak untuk menyelamatkan nyawa atau menjaga kesehatan.
Abdul Halim menegaskan, imunisasi adalah salah satu bentuk ikhtiar yang memberikan dampak besar dalam pencegahan penyakit. Ia mencontohkan keberhasilan imunisasi dalam menekan kasus polio dan campak.
“Dulu mudah kita temukan kasus polio, tapi sekarang berkurang karena sudah divaksin. Imunisasi ini punya sumbangan besar bagi kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, di kalangan masyarakat Kristen, isu keagamaan tak terlalu dominan, namun kekhawatiran terhadap KIPI tetap menjadi penyebab rendahnya antusiasme imunisasi.
Pastor Joseph Juwono dari Gereja St Fransiskus Assisi Singkawang mengakui rendahnya realisasi imunisasi di Kota Singkawang. Sebagai tokoh agama Katolik, ia pernah beberapa kali dilibatkan oleh Pemerintah Kota Singkawang guna menyukseskan program imunisasi tersebut.
Pastor Joseph pun menegaskan bahwa Gereja Katolik memiliki perhatian besar terhadap isu kesehatan. Dalam hal imunisasi anak-anak, pihaknya pernah melaksanakannya melalui sekolah dasar, khususnya di bawah koordinasi Majelis Masalah Pendidikan Katolik.
Berkaca dari program imunisasi di sekolah tersebut, ia melihat umumnya orang tua bersikap positif terhadap imunisasi. Namun, masih ada segelintir orang tua yang menolak karena terpengaruh oleh informasi keliru atau hoaks.
“Mereka takut ya karena banyak cerita yang gak bener yang beredar. Lebih percaya pada berita hoaks dan tidak berdasar,” terangnya. Sebab lainnya, tambah dia, yakni adanya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) seperti demam yang membuat orang tua menjadi khawatir.
Dalam kondisi ini, lanjut dia, pihak sekolah tidak bisa memaksa karena orang tua berhak untuk memilih anaknya diimunisasi atau tidak.
Pelibatan Tak Sekedar Formalitas
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang, Hendri Aprianto mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan cakupan imunisasi melalui berbagai pendekatan, termasuk melibatkan tokoh agama, tokoh adat, hingga tokoh masyarakat.
Sejak 2023, telah dibentuk Tim Imunisasi melalui Surat Keputusan (SK), yang beranggotakan camat, tokoh agama dan adat seperti Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) dan Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT), Kementerian Agama, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), hingga Dinas Pendidikan.
“Secara umum semua pihak mendukung, tapi memang ada kendala di lapangan,” katanya.
Dinas Kesehatan dan KB Singkawang, tambah Hendri juga melakukan berbagai upaya seperti edukasi di media sosial, pendataan ulang jadwal imunisasi di puskesmas, serta pelibatan lintas sektor.
Pelibatan tokoh adat hingga tokoh agama dianggap dapat membantu meningkatkan kesadaran dalam imunisasi. Pastor Joseph Juwono dari Gereja St Fransiskus Assisi Singkawang menilai peran tokoh agama sangat strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama lewat komunikasi langsung dengan umat.
“Saya pernah ngomong di depan mimbar gereja pada hari Minggu. saya juga anjurkan (Imunisasi),” ucapnya.
Menurutnya, gereja juga memiliki ruang yang cukup luas untuk mendukung program imunisasi secara lebih konkret, misalnya melalui imunisasi di sekolah-sekolah Katolik. Selain itu, juga bisa dilakukan lewat kursus persiapan perkawinan, di mana materi kesehatan, termasuk imunisasi, dapat dimasukkan dalam sesi pembekalan.
Di sisi lain, Pastor Joseph mengkritik pendekatan pemerintah yang dinilainya masih sebatas formalitas.
Sebagai seorang pastor yang dekat dengan isu kesehatan, ia mengakui pernah dilibatkan dalam forum-forum terkait imunisasi oleh pemerintah Singkawang. Namun, ia menilai pendekatan yang terjadi hanya sekedar formalitas.
“Kita dilibatkan dalam pertemuan. Hanya sekedar seremonial saja. Maaf ya. Saya diundang, setelah itu apa? tidak ada pendekatan ke kita,” katanya.
Ia menambahkan, jika ada program konkret yang digagas bersama, ia siap dilibatkan secara aktif. Bahkan, menurutnya, jika seorang pastor yang menggerakkan, maka umat akan lebih percaya dan responsif.
“Hanya sekedar menganjurkan-menganjurkan, sama saja kalau tidak ada program yang nyata,” pungkasnya.
Sementara itu, hasil kajian Global Health Strategic (GHS) melalui program VaxSocial turut mengungkap berbagai hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan imunisasi, khususnya di Kalimantan Barat. Berdasarkan survei, terhadap responden, diketahui bahwa hambatan terbesar dalam pelaksanaan imunisasi anak adalah keterbatasan informasi.
Sebanyak 59,03 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang imunisasi anak. Hambatan lainnya adalah kekhawatiran terhadap efek samping seperti demam pasca-imunisasi, yang tercatat dialami oleh 32,64 persen responden.
Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa pendekatan terhadap komunitas lokal, seperti masyarakat Tionghoa dan Dayak, perlu dilakukan dengan cara yang lebih adaptif dan berbasis budaya. Dalam komunitas Dayak, misalnya, masih terdapat anggapan keliru bahwa imunisasi berarti memasukkan “makhluk lain” ke dalam tubuh, sehingga perlu pelurusan informasi melalui tokoh adat atau tokoh lokal yang dipercaya masyarakat.
Di komunitas Tionghoa, penggunaan bahasa Khek dinilai dapat meningkatkan efektivitas pesan imunisasi, karena lebih mudah diterima dan dipahami. Sementara di kalangan Muslim, isu halal dan haram masih menjadi perhatian besar sehingga diperlukan komunikasi yang transparan dan berbasis kepercayaan.**
(Tulisan ini Didukung oleh AJI Indonesia dan Global Health Strategic)
Editor : Hanif