Di tengah hiruk pikuk pembangunan smelter bauksit menjadi alumina di Pulau Penebang, ada rintihan nelayan yang terpinggirkan. Megaproyek senilai Rp52 triliun itu berimbas pada menyempitnya ruang kelola masyarakat, khususnya nelayan. Situasi ini berakibat pada berkurangnya pendapatan mereka.
PONTIANAK POST - Di sudut rumah panggungnya yang menghadap langsung ke laut di Dusun Kelawar, Desa Pelapis, Rustina (50) menatap cemas jemuran ikan yang tak lagi melimpah. Bersama suaminya, Diman (54), mereka adalah bagian dari 349 keluarga nelayan di desa itu yang kini menghadapi kenyataan pahit. Laut mereka perlahan mati.
Dahulu, mencari ikan teri begitu mudah. Diman bisa membawa pulang puluhan kilogram dalam semalam dan menghasilkan Rp 2-3 juta per hari. Sebuah penghasilan yang mampu menyekolahkan anak-anak mereka hingga tamat kuliah. Namun, kini harapan itu nyaris pupus.
“Sudah sembilan bulan melaut, baru kali ini ada ikan,” ujar Diman, sembari menunjuk tiga kantong kecil ikan teri.
Penyebab utamanya bukan sekadar cuaca, melainkan proyek pembangunan pengolahan biji bauksit menjadi alumina (smelter) di Pulau Penebang. Ruang kelola nelayan menyempit drastis. Perusahaan diduga membatasi nelayan, bahkan kapal patroli milik perusahaan akan menghalau setiap perahu yang mendekat ke Pulau Penebang.
“Ini tangkapan semalam,” kata Rustina.
Hampir setiap malam, Diman, mencari ikan di perairan tak jauh dari tempat tinggalnya. Bermodalkan lampu dan jarring, Diman mencari peruntungan. Sesekali ia mendatangi keramba apung miliknya. Berharap ada ikan yang terperangkap di sana.
Rustina pun dengan sabar menunggu suaminya. Setiap ikan yang dibawa pulang menjadi harapan baru bagi keluarganya.
Ikan-ikan hasil tangkapan itu lalu dibersihkan, dijemur di bawah terik matahari. Setelah mengering, ikan-ikan tersebut dimasukkan ke wadah lalu ditimbang.
Setelah terkumpul, ikan hasil tangkapan itu kemudian dijual ke penampung di desanya. Tak jarang juga ia membawanya ke kota, seperti di Sukadana, Ketapang, hingga Pontianak. Saat ini ikan teri dihargai Rp60-80 ribu per kilogram. Tergantung kualitas.
Selain Diman dan keluarganya, dampak yang sama juga dirasakan Sukardi. Sejak proyek pembangunan smelter dimulai, ruang gerak nelayan kian terbatas. Mereka hanya bias mencari ikan di sekitar Pulau Pelapis, yang berujung pada penurunan drastis pendapatan.
Sukardi mengaku, ia dulu bisa mendapatkan 1 hingga 2 ton ikan teri per pekan. Kini ia merasa kepayahan. Ikan yang didapatkan sudah tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan.
“Nelayan nggak boleh lagi cari ikan di sana (Pulau Penebang),” katanya.
Setiap perahu nelayan yang mendekat ke pulau itu akan dihalau oleh kapal patroli milik perusahaan. Padahal, Pulau Penebang dan sekitarnya adalah kawasan yang sering didatangi nelayan, baik sebagai lokasi penangkapan ikan maupun tempat berlindung saat cuaca buruk.
Ancaman Pengeboman dan Pencemaran Lingkungan
Di balik ketenangan Desa Pelapis yang hanya diwarnai suara bising mesin perahu nelayan, pembangunan smelter di Pulau Penebang telah mengusik ketenangan warganya. Hampir setiap hari, suara ledakan terdengar, bahkan getarannya terasa hingga ke rumah-rumah mereka.
“Kaca-kaca jendela dan atap rumah kami sampai bergetar,” ungkap Muhammad Liyas (53), tokoh masyarakat Desa Pelapis.
Ledakan itu diakibatkan oleh aktivitas pengeboman yang dilakukan perusahaan, untuk memecahkan batu-batuan besar di sana.
Selain itu, perusahaan juga mengeruk tanah dan membuka hutan dalam skala besar. Akibatnya, saat hujan turun, tanah dari atas bukit terbawa air ke laut dan menimbulkan pencemaran.
“Air sekitar Penebang jadi kemerahan. Bercampur tanah,” kata Liyas.
Sejak saat itu, nelayan Desa Pelapis nyaris kehilangan mata pencaharian. Liyas, yang juga seorang penampung ikan, menduga ikan-ikan telah pergi karena ledakan bom dan dampak lingkungan.
“Dari bulan 1 sampai bulan 9, nelayan nyaris tak dapat ikan. Mungkin ikan-ikan yang ada di sekitar sini sudah pada pergi karena ledakan bom,” katanya.
Kekhawatiran masyarakat semakin mendalam setelah mengetahui adanya rencana reklamasi oleh perusahaan untuk pembangunan dermaga (tersus). Perusahaan berencana melakukan pengembangan Kawasan Industri Pulau Penebang (KIPP) dengan membangun dermaga bongkar muat bahan material.
“Saat ini saja, kami sudah tidak bisa mencari ikan di sana. Apalagi sekarang mereka mau menimbun laut untuk tersus. Kami khawatir ruang gerak kami semakin sempit,” kata Jauhari (49), nelayan Desa Pelapis yang ditemui Pontianak Post, Jumat, 29 September 2025.
Rencana reklamasi oleh PT. DIB ini termuat dalam agenda Konsultasi Publik Rencana Studi AMDAL, yang digelar di Ballroom Hotel Mahkota, Sukadana, Kamis, 28 September 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa. Termasuk perwakilan masyarakat dan nelayan dari Desa Pelapis.
Pulau Penebang sebelumnya merupakan bagian penting bagi masyarakat, khususnya Desa Pelapis. Selain menjadi tempat berlindung di kala cuaca buruk dan mencari ikan, warga juga sering mengambil sumber daya alam di sana, seperti mencari kayu untuk perbaikan rumah atau membuat perahu. Kini, kondisinya jauh berbeda.
Masyarakat Menuntut
Merasa tak ingin pasrah menerima nasib, Muhammd Liyas bersama warga lainnya melakukan demonstrasi menuntut pertanggungjawaban pihak perusahaan atas dampak lingkungan yang ditimbulkan selama proyek berlangsung.
“Kami demo. Minta pihak perusahaan mengganti rugi,” tegas Muhammad Liyas.
“Jujur. Sebenarnya kami ini tidak anti pembangunan. Tapi kami hanya menuntut hak kami,” sambungnya.
Tuntutan ganti rugi yang diajukan mencapai Rp 1 miliar. Namun karena tidak ada titik temu antara pihak masyarakat dan perusahaan, maka tuntuan diturunkan menjadi Rp 500 juta.
“Sekarang, tuntutan yang kami diajukan Rp.200 ribu per hari atau sebesar Rp. 6 juta per bulan kepada setiap kepala keluarga (KK),” kata Liyas.
Menurutnya, angka tersebut dihitung berdasarkan pendapatan harian para nelayan. Tapi sampai sekarang tuntutan itu belum direalisasikan perusahaan.
Selain pembayaran kerugian akibat dampak lingkungan, masyarakat juga menuntut adanya bantuan fasilitas penerangan, jaringan telekomunikasi, dan keramba budidaya ikan.
Untuk diketahui, PT. DIB telah melakukan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, sosial keagamaan, dan sosial ekonomi.
Untuk bidang Pendidikan, PT DIB telah memberikan beasiswa kepada 15 mahasiswa dan mahasiswi asal Desa Pelapis. Harapannya program ini akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kayong Utara, khususnya di Desa Pelapis.
Di bidang kesehatan, melalui program DIB Care, PT DIB melakukan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di tiga dusun yang ada di Desa Pelapis. Program PMT ini melibatkan ibu-ibu kader posyandu, an sejalan dengan program pemerintah Ayo ke Posyandu.
Pemeriksaan dan pengobatan gratis juga dilakukan sebulan sekali bagi semua warga Desa Pelapis. Ini merupakan program kolaborasi dengan Puskemas Pelapis. Sosialisasi kesehatan juga dilakukan bersamaan dengan program tersebut. Kegiatan ini dilakukan secara reguler setiap bulan.
Di bidang pemberdayaan masyarakat, PT DIB melakukan pelatihan dan pendampingan budaya ikan air tawar, berkebun, pengolahan produk laut, dan pengenalan alat tangkap ikan. PT. DIB juga melibatkan tim dari IPB untuk memonitor hasil tangkap ikan di kelong milik warga, uji coba alat tangkap berupa bubu lipat dan lacuba (lampu celup bawah air), serta uji coba pengolahan ikan teri.
Di bidang sosial-keagamaan, perusahaan telah memberikan insentif bagi guru mengaji di tujuh TPA di tiga dusun di Desa Pelapis. Perusahaan juga menghibahkan sejumlah perangkat pendukung pendidikan agama; buku Iqra, Alquran, Juz Amma, meja belajar, serta papan tulis.
Sedangkan di bidang sosial-ekonomi, perusahaan memberikan tali asih kepada warga berupa kebutuhan solar bagi penerangan kepada warga di Desa Pelapis, yang mana sebelumnya dibeli secara swadaya oleh warga. (arf)
Editor : Hanif