Polda Kalbar menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan Polda Kalbar dalam peluncuran Direktorat dan Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang.
IDIL AQSA AKBARY, Pontianak
Kegiatan nasional tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Polri dan Kementerian P2MI serta bedah buku bertema Perlindungan Perempuan dan Anak di Era Digital. Kegiatan diikuti secara daring melalui Zoom Meeting dari Graha Khatulistiwa Polda Kalbar, Rabu (21/1).
Peluncuran Ditres dan Satres PPA-PPO menjadi langkah strategis Polri dalam memperkuat kelembagaan. Sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak serta pencegahan TPPO, termasuk di wilayah Kalbar.
Pembentukan direktorat dan satuan khusus tersebut menandai komitmen Polri untuk menghadirkan unit yang lebih fokus, profesional, dan responsif dalam memberikan pelayanan serta perlindungan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Di Polda Kalbar, kegiatan tersebut dihadiri Irwasda Polda Kalbar Kombes Pol Sigit Jatmiko, pejabat utama (PJU) Polda Kalbar, para Kasubdit Reserse PPA dan PPO, serta perwira dan anggota Dit PPA dan PPO Polda Kalbar.
Seluruh Kapolres dan Kapolresta jajaran Polda Kalbar juga mengikuti kegiatan secara daring bersama Kasatreskrim dan Kanit PPA di masing-masing wilayah. Hal ini penting sebagai bentuk kesiapan jajaran dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut hingga tingkat kewilayahan.
Peluncuran Ditres dan Satres PPA-PPO bertujuan memperkuat pelayanan kepolisian dalam perlindungan perempuan dan anak serta penanganan TPPO. Sementara penandatanganan MoU dengan Kementerian P2MI diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya dalam pencegahan perdagangan orang dan perlindungan pekerja migran.
Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Suharyono, menegaskan bahwa pembentukan satuan khusus ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas penanganan kasus di Kalbar.
"Dengan adanya Ditres dan Satres PPA-PPO, penanganan perkara yang menyangkut perempuan dan anak dapat dilakukan lebih cepat, profesional, dan berpihak pada korban. Polda Kalbar siap mendukung dan mengimplementasikan kebijakan ini secara optimal di wilayah,” tegas Bambang.
Ia menambahkan, melalui penguatan struktur dan sinergi lintas sektor, Polda Kalbar berkomitmen menghadirkan rasa aman dan perlindungan yang lebih maksimal bagi masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, Polda Kalbar menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan perempuan, dan anak serta memberantas TPPO demi terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat di Kalbar,” pungkasnya.(*/r)
Editor : Hanif