Di atas hamparan gambut Kalimantan Barat yang mudah terbakar, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tak pernah benar-benar pergi. Menjelang musim kemarau 2026, kewaspadaan kembali ditarik ke garis terdepan.
IDIL AQSA AKBARY, Pontianak
DALAM sebuah rapat koordinasi di Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (16/4), pesan yang mengemuka bukan sekadar pencegahan, tetapi penegakan hukum tanpa kompromi.
Dipimpin Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, forum itu menjadi titik temu kegelisahan sekaligus kesiapan. Di tengah ancaman fenomena El Nino yang berpotensi memperpanjang kemarau, negara seperti sedang mengencangkan sabuknya. Dari pusat hingga daerah, satu komando mulai ditegaskan, yakni api sekecil apa pun tak boleh dibiarkan membesar, baik secara fisik maupun hukum.
Di barisan depan, Kapolda Kalbar, Irjen (Pol) Pipit Rismanto, berdiri dengan sikap tegas. Baginya, karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan pelanggaran hukum yang harus ditindak tanpa pandang bulu. Instruksi telah diturunkan hingga tingkat Polres dan Polsek, yakni patroli diperketat, edukasi digencarkan, dan ketika api muncul karena kesengajaan, proses hukum akan berjalan.
Baca Juga: Nonton Bareng Film Cyber Bullying di Singkawang Jadi Edukasi Cegah Perundungan Digital Pelajar
“Tidak ada toleransi,” ucapnya singkat, namun sarat makna. Pernyataan itu seolah menjadi garis batas baru antara kebiasaan lama membuka lahan dengan cara membakar dan konsekuensi hukum yang kini mengintai lebih dekat.
Namun di lapangan, cerita karhutla bukan hanya soal aparat dan pelaku. Ia juga tentang lanskap gambut yang rapuh, tentang masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup berdampingan dengan praktik pembakaran, dan tentang upaya mengubah kebiasaan yang tak selalu mudah. Karena itu, pendekatan yang dilakukan tak melulu represif.
Patroli rutin menyisir wilayah rawan, terutama kawasan gambut yang rentan menyimpan bara di bawah permukaan. Di saat yang sama, edukasi terus didorong agar masyarakat memahami risiko besar dari cara-cara lama yang kini tak lagi bisa ditoleransi.
Di ruang lain, teknologi ikut mengambil peran. Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Bambang Suharyono, menyebut pemantauan titik panas dilakukan secara real-time. Layar-layar pemantau menjadi mata tambahan yang tak pernah tidur, memastikan setiap potensi kebakaran bisa ditangani sebelum berubah menjadi bencana asap lintas wilayah.
Meski demikian, aparat menyadari bahwa mereka tidak bisa bekerja sendiri. Karhutla adalah persoalan lintas batas, melibatkan alam, manusia, dan kebijakan. Karena itu, sinergi menjadi kata kunci yang terus diulang. TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga masyarakat diminta bergerak dalam satu irama, tanpa ego sektoral.
Baca Juga: Pemkot Singkawang Gelar Gebyar Hardiknas 2026, Dorong Siswa Bangun Karakter dan Sportivitas
Rapat koordinasi tersebut pun tak berhenti pada wacana. Sejumlah langkah konkret disepakati, yakni pemetaan wilayah rawan diperbarui, personel disiagakan, dan peralatan dipersiapkan menghadapi puncak kemarau. Bahkan, opsi operasi modifikasi cuaca turut disiapkan sebagai langkah antisipasi dini.
Di Kalimantan Barat, musim kemarau bukan hanya soal panas dan kering. Ia adalah ujian tahunan, seberapa siap semua pihak menjaga hutan tetap utuh, udara tetap bersih, dan hukum tetap tegak. Tahun ini, pesan yang ingin ditegaskan sederhana namun keras, yakni jika api dinyalakan dengan sengaja, maka hukum akan menyala lebih besar.(*)
Editor : Hanif