Di balik deretan angka yang kelak menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah, ada perjuangan yang jarang terlihat. Setiap hari, petugas Sensus Ekonomi 2026 menyusuri gang-gang sempit, mengetuk satu per satu pintu rumah warga, menghadapi penolakan, kecurigaan, bahkan ancaman.
ASHRI ISNAINI, Kubu Raya
DI bawah terik matahari pagi, Nely Devianti menyusuri gang-gang permukiman di Desa Sungai Raya Dalam. Sebuah telepon pintar dan buku catatan kecil tak pernah lepas dari tangannya. Dari satu rumah ke rumah lain, ia mengetuk pintu, memperkenalkan diri, lalu berharap pemilik rumah bersedia meluangkan beberapa menit untuk menjawab pertanyaan yang kelak menjadi bagian dari potret ekonomi Indonesia.
Rutinitas itu dijalani mitra Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kubu Raya selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Di balik angka-angka statistik yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah, ada perjuangan petugas lapangan yang harus menghadapi penolakan, kecurigaan, hingga berbagai tantangan demi memastikan tak ada rumah tangga maupun pelaku usaha yang luput dari pendataan.
Sebagian warga menyambutnya dengan ramah. Namun, tak sedikit yang hanya mengintip dari balik jendela lalu menutup kembali pintunya. Ada pula yang menolak karena mengira pendataan berkaitan dengan bantuan sosial atau pajak.
"Kalau dimarahi atau ditolak, itu sudah makanan sehari-hari kami. Mental petugas lapangan memang harus siap menghadapi situasi apa pun," ujar Nely sambil tersenyum.
Di balik senyum itu tersimpan pengalaman lebih dari satu dekade mendatangi ribuan rumah dengan beragam karakter masyarakat. Nely mengawali tugasnya pada Sensus Pertanian 2013, kemudian Sensus Ekonomi 2016, berbagai pendataan sosial, hingga kembali dipercaya menjadi petugas Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, tantangan terbesar bukan mengisi kuesioner, melainkan membangun kepercayaan masyarakat. "Kalau sudah dipercaya, pertanyaannya sebanyak apa pun biasanya dijawab. Tapi kalau belum percaya, baru memperkenalkan diri saja kadang sudah ditolak," katanya.
Kepercayaan Lebih Sulit Dibangun
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berbeda dengan sebelumnya. Jika dulu seluruh pendataan menggunakan formulir kertas, kini seluruh proses dilakukan melalui aplikasi digital.
Perubahan itu mempercepat pengolahan data, tetapi jumlah pertanyaan juga bertambah sehingga waktu wawancara menjadi lebih lama. Agar responden tidak merasa bosan, Nely memiliki cara tersendiri. Ia terlebih dahulu mencatat poin-poin penting di buku kecil sebelum melengkapinya ke dalam aplikasi.
"Kalau langsung input semua di depan responden, waktunya lama. Orang bisa merasa risih. Jadi saya catat dulu data pentingnya, setelah itu baru saya lengkapi di aplikasi," tuturnya.
Setiap hari, Nely menargetkan mendata 10 hingga 15 rumah tangga. Namun target itu kerap terkendala karena banyak warga bekerja sejak pagi hingga sore sehingga rumah kosong saat didatangi.
Tak jarang ia harus kembali pada malam hari atau akhir pekan untuk menemui responden. Di wilayah tugasnya, Nely mendata delapan RT di Desa Sungai Raya Dalam dengan lebih dari 900 rumah tangga dan unit usaha.
Jumlah tersebut terus berubah karena ada warga yang pindah, rumah kosong, maupun usaha baru yang bermunculan. Seluruhnya harus dipastikan satu per satu. "Kalau satu rumah terlewat, berarti ada satu data yang hilang," ujarnya.
Bukan Pendata Bansos atau Pajak
Kesalahpahaman masyarakat masih menjadi tantangan. Banyak warga mengira petugas sensus menentukan penerima bantuan sosial, sementara sebagian lainnya khawatir data usahanya akan dijadikan dasar penarikan pajak. "Saya sudah berkali-kali didata, tapi tidak pernah dapat bantuan." Kalimat itu menjadi keluhan yang paling sering didengar Nely.
Dengan sabar ia menjelaskan bahwa petugas sensus tidak memiliki kewenangan menentukan penerima bantuan ataupun menghitung pajak.
"Kami hanya mencatat kondisi yang sebenarnya. Data ini menjadi bahan pemerintah dalam menyusun kebijakan. Jadi kami berharap masyarakat memberikan informasi dengan jujur," katanya. Jika responden tetap menolak, petugas hanya dapat mencatat alasan penolakan tersebut.
Dikejar Anjing hingga Bertemu ODGJ
Belasan tahun bertugas menghadirkan banyak pengalaman yang tak terlupakan. Saat Sensus Ekonomi 2016, Nely pernah dikejar seekor anjing liar ketika berteduh di rumah warga saat hujan. "Saya sampai ketakutan. Untung ada warga yang membantu mengusir anjing itu," kenangnya.
Pengalaman lain yang paling membekas terjadi saat Sensus Pertanian 2023. Ia harus mendata seorang petani di pedalaman dengan akses jalan berbatu dan hanya bisa ditempuh melalui jalan setapak.
Di rumah yang dituju, ia disambut ramah sampel yang ingin didata. Usai wawancara, warga sekitar baru memberi tahu bahwa orang yang baru didatanya merupakan penyandang gangguan kejiwaan alias ODGJ.
"Warga bilang mereka saja sering dilempari kalau lewat situ. Saya baru tahu setelah selesai mendata. Alhamdulillah waktu itu tidak terjadi apa-apa," ujarnya.Pengalaman-pengalaman tersebut justru menguatkan keyakinannya bahwa setiap warga berhak tercatat dalam statistik nasional.
Peran Ibu Tak Pernah Ditinggalkan
Di balik kesibukan sebagai petugas sensus, Nely tetap menjalankan perannya sebagai ibu dari tiga anak. Setiap pagi ia menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum turun ke lapangan. Beruntung, sang suami selalu mendukung dengan mengambil alih sebagian pekerjaan domestik ketika dirinya bertugas.
"Kalau saya sedang turun lapangan, suami sudah paham. Kami saling membantu supaya pekerjaan di rumah tetap berjalan," katanya.
Semangat serupa juga dirasakan Dwi Yuliani Handayani, petugas sensus yang bertugas di Desa Sungai Raya Dalam. Menurutnya, menjadi petugas lapangan bukan sekadar mendatangi rumah warga dan mengisi kuesioner, tetapi juga memahami karakter setiap responden.
"Banyak yang bilang, 'Buat apa didata, kami tidak pernah dapat bantuan'. Mereka sebenarnya kecewa dengan pengalaman sebelumnya sehingga kemarahannya diluapkan kepada petugas sensus," ungkapnya. Menghadapi situasi itu, Dwi memilih mendengarkan terlebih dahulu sebelum mulai bertanya.
"Saya tanya dulu masalahnya apa. Sambil mengobrol, pelan-pelan saya menggali informasi yang dibutuhkan. Jadi mereka merasa sedang bercerita, bukan sedang diinterogasi," jelasnya.
Menurut Dwi, pendekatan yang humanis jauh lebih efektif dibanding memaksa warga menjawab pertanyaan. Setiap orang memiliki karakter berbeda sehingga cara berkomunikasi pun harus disesuaikan.
Strategi Mengetuk Pintu Warga
Tantangan terbesar petugas Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar mendata rumah tangga, tetapi meyakinkan warga agar bersedia membuka pintu dan memberikan informasi secara jujur. Penolakan, keraguan, hingga anggapan bahwa pendataan berkaitan dengan bantuan sosial menjadi hambatan yang hampir setiap hari dihadapi di lapangan.
Itulah yang dialami Pengawas Petugas Lapangan (PML) Sensus Ekonomi 2026 di Desa Sungai Raya Dalam dan Desa Parit Baru, Ellysa Mizarahmi. Selain memastikan delapan Petugas Pencacah Lapangan (PPL) bekerja sesuai prosedur, ia juga menjadi garda terdepan saat petugas menemui warga yang menolak atau meragukan tujuan pendataan.
Baca Juga: Pameran Flora dan Fauna Pontianak Jadi Etalase Buah Khas Kalbar, Edi: Dongkrak Ekonomi Lokal
"Kalau petugas mengalami kendala, saya turun langsung mendampingi. Biasanya warga bertanya, 'Untuk apa pendataan ini? Apa manfaatnya bagi saya?' Di situlah kami menjelaskan bahwa sensus ini merupakan program pemerintah untuk memotret kondisi ekonomi Indonesia sebagai dasar penyusunan kebijakan," ujarnya kepada Pontianak Post, Jumat (3/7).
Menurut Ellysa, sebagian besar penolakan bukan karena warga enggan didata, melainkan karena belum memahami tujuan sensus. Tidak sedikit pula yang mengaitkannya dengan pengalaman mereka yang merasa belum pernah menerima bantuan sosial.
"Banyak yang bilang, 'Saya sudah lama tinggal di sini, orang tua saya sakit, tetapi tidak pernah mendapat bantuan. Untuk apa saya didata?' Kami jelaskan bahwa Sensus Ekonomi berbeda dengan pendataan bantuan sosial. Data ini digunakan untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh," katanya.
Karena itu, pendekatan persuasif menjadi kunci. Ellysa mengaku tidak pernah memaksa warga. Sebaliknya, ia memilih mendengarkan alasan penolakan, kemudian menjelaskan manfaat pendataan hingga masyarakat memahami pentingnya memberikan data.
Baca Juga: Masih Ragu Ikut Sensus Ekonomi 2026, BPS Kapuas Hulu Tegaskan Data Dijaga dan Tak Terkait Pajak
"Kalau memang belum bersedia, kami tanyakan alasannya. Kami jelaskan bahwa petugas akan datang kembali sesuai prosedur. Biasanya setelah diberi penjelasan dengan baik, mereka akhirnya bersedia," ungkapnya.
Kemampuan berkomunikasi, lanjut Ellysa, menjadi modal utama petugas sensus, terutama saat menghadapi pertanyaan yang dianggap sensitif, seperti kepemilikan aset atau investasi keluarga.
"Ada warga yang bertanya, 'Kenapa harus tahu saya punya emas berapa gram?' Kami jelaskan bahwa informasi tersebut bukan untuk pajak ataupun kepentingan lain. Data hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya," jelasnya.
Ellysa membawahi delapan petugas lapangan yang seluruhnya perempuan dan telah berkeluarga. Menurutnya, kondisi itu justru menjadi keunggulan karena mereka merupakan warga setempat yang mengenal karakter lingkungan sehingga lebih mudah membangun komunikasi.
Baca Juga: Sensus Ekonomi 2026 Dimulai di Mempawah, BPS Kerahkan 244 Petugas Lapangan untuk Data Akurat
"Mereka pintar membuka percakapan dan mencairkan suasana ketika datang ke rumah warga," tuturnya.
Meski begitu, tantangan di lapangan tidak hanya berupa penolakan. Petugas juga kerap mendapati rumah kosong karena pemilik bekerja atau bepergian, harus kembali beberapa kali ke alamat yang sama, hingga menghadapi anjing penjaga yang menggonggong saat mereka mengetuk pintu.
"Kalau rumah kosong, kami datang lagi sesuai janji. Kadang juga ada anjing besar yang terus menggonggong. Itu sudah biasa bagi petugas lapangan," katanya sambil tersenyum.
Berawal dari RT
Sebelum pendataan dimulai, petugas lebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah desa dan ketua RT agar masyarakat mengetahui kedatangan petugas sensus. Di sejumlah kawasan, mereka juga harus melewati prosedur keamanan dengan menunjukkan surat tugas dan identitas resmi.
Baca Juga: BPS Kalbar Jamin Data Responden Sensus Ekonomi 2026 Aman dan Rahasia, Warga Diminta Tidak Khawatir
Ellysa mengatakan pengawasan dilakukan melalui pendampingan di lapangan dan evaluasi rutin setiap dua hari. Setiap petugas ditargetkan mendata sekitar 10 rumah tangga per hari. "Bagi kami, kepuasan terbesar bukan saat target tercapai, tetapi ketika warga yang semula menolak akhirnya memahami pentingnya sensus dan bersedia memberikan data," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Kubu Raya, Muhammad Suudi mengatakan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melibatkan 511 petugas, terdiri atas 451 petugas pencacah dan 60 petugas pemeriksa.
Menurutnya, seluruh petugas telah mendapat pelatihan intensif agar menghasilkan data yang akurat. Kinerja mereka juga dipantau melalui dashboard nasional secara real time.
Baca Juga: Tiga Inovasi Kepala BPSDM Kalbar Windy Prihastari Kembali Kantongi Sertifikat HAKI
Hingga saat ini, rata-rata capaian pendataan mencapai 8,1 objek per petugas per hari, melampaui target minimal enam hingga tujuh objek agar seluruh pendataan selesai pada 31 Agustus 2026.
BPS juga memasang stiker pada bangunan yang telah didata untuk memastikan tidak ada rumah tangga maupun usaha yang terlewat. Hasil sensus ini akan menjadi dasar rebasing Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekaligus memperkuat basis data ekonomi sebagai acuan penyusunan kebijakan pembangunan.
Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 mampu memberikan gambaran utuh kondisi ekonomi daerah sehingga menjadi dasar penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Sukiryanto menambahkan, hasil sensus akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi daerah sehingga menjadi pijakan pemerintah dalam menyusun kebijakan, menentukan sektor prioritas, serta merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran. **
Editor : Hanif