Nasional Metropolis Daerah Pro Bisnis Ekonomi Olahraga Otomotif Internasional Kriminal Features Mozaik Ramadan Tekno Entertainment Event Kesehatan Kuliner Lifestyle Ragam Cahaya Iman Cek Fakta For Her Jelita Zodiak

Tolak Sistem Kuota PNS, Kerusuhan Demonstrasi Bangladesh Telan Ratusan Korban Jiwa

A'an • Minggu, 21 Juli 2024 | 10:20 WIB

 

DEMO RUSUH: Seorang demonstran menantang aparat ketika bentrok dengan Penjaga Perbatasan Bangladesh (BGB) dan polisi di luar stasiun televisi milik negara Bangladesh, kemarin.
DEMO RUSUH: Seorang demonstran menantang aparat ketika bentrok dengan Penjaga Perbatasan Bangladesh (BGB) dan polisi di luar stasiun televisi milik negara Bangladesh, kemarin.
 

DHAKA – Suasana di Bangladesh dilaporkan masih mencekam buntut dari kerusuhan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. AFP melaporkan, sampai Jumat (19/7) lalu, ditengarai jumlah korban meninggal karena kerusuhan mencapai 105 orang.

Angka kematian disebut sulit terverifikasi karena pihak berwenang setempat menghentikan semua layanan seluler untuk meredam kerusuhan.

Kepolisian Dhaka mengambil langkah darurat dengan melarang masyarakat melakukan aktivitas di luar rumah untuk mencegah terjadinya kekerasan lain.

”Kami telah melarang semua rapat umum, prosesi, dan pertemuan publik di Dhaka,’’ ujar Kepala Polisi Habibur Rahman dilansir AFP.

Namun, hal itu tidak menghentikan gelombang bentrokan antara polisi dan para demonstran di kota berpenduduk 20 juta jiwa itu. Pemerintah setempat juga mencoba memblokir akses internet untuk menghambat organisasi melakukan aksi protes. Namun, upaya tersebut juga tak berhasil meredam massa.

 

Sistem Kuota Disebut Diskriminatif     

Diketahui bahwa insiden tersebut terjadi karena aksi protes mahasiswa yang selama berminggu-minggu menolak sistem kuota PNS. Pemerintah Bangladesh memberlakukan sistem kuota yang memberikan hingga 30 persen pekerjaan di lingkup pemerintah kepada keluarga veteran perang 1971.

Di sisi lain, mahasiswa meminta agar diberlakukan skema berbasis prestasi. Menurut mereka, sistem itu diskriminatif karena hanya menguntungkan anak-anak pro-Perdana Menteri Sheikh Hasina dan sebaliknya merugikan anak-anak berprestasi.

Pada 2018, pemerintahan Hasina sempat menghentikan sistem kuota tersebut menyusul protes besar-besaran mahasiswa. Namun, bulan lalu, Pengadilan Tinggi Bangladesh membatalkan putusan tersebut dan memberlakukan kembali sistem kuota usai keluarga veteran 1971 mengajukan petisi.

 

Tuntut PM Sheikh Hasina Mundur

’’Protes kami akan terus berlanjut. Kami menginginkan pengunduran diri segera Sheikh Hasina. Pemerintah bertanggung jawab atas pembunuhan ini,” tegas Sarwar Tushar, salah seorang demonstran, ditulis AFP.

Juru bicara pemerintah Bangladesh Naeemul Islam Khan menegaskan bahwa personel militer akan diturunkan ke jalan untuk mengembalikan ketertiban. ”Pemerintah telah memutuskan untuk memberlakukan jam malam dan meminta banyak militer membantu otoritas sipil,’’ ujar Khan.

Khan mengakui jumlah pasti dari korban kerusuhan sulit dipastikan karena terputusnya komunikasi akibat diputuskannya sambungan telepon dan internet. Layanan bus dan kereta api di Dhaka juga telah dihentikan. Dilaporkan sampai Jumat lalu, massa terus bertambah karena para orang tua bergabung dengan anak-anak mereka melakukan demonstrasi. (agf/c17/tia)

Editor : A'an
#bangladesh #demonstrasi