PONTIANAK POST - Dukungan untuk Palestina semakin kuat. Di Inggris, Perdana Menteri Keir Starmer mendapat tekanan dari kabinet dan sepertiga anggota parlemen agar segera mengakui negara Palestina. Ini adalah reaksi atas tindakan Israel yang menahan bantuan untuk warga Gaza.
Wakil Perdana Menteri Angela Rayner dan Menteri Dalam Negeri Yvette Cooper adalah pihak yang turut mendorong Starmer. Mereka ingin Starmer menunjukkan sikap seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Pada Jumat (25/7) sore, Starmer, Macron, dan Kanselir Jerman Friedrich Merz melakukan komunikasi lewat telepon. Mereka memperhatikan potensi kelaparan di Palestina, penundaan bantuan bagi warga sipil, hingga eskalasi militer Israel ke Gaza.
”Dukungan untuk mengakui Palestina harus menjadi bagian rencana yang lebih luas yang memiliki solusi bagi dua negara dan keamanan Israel maupun Palestina,” tutur Starmer sebagaimana dilansir The Guardian.
Ada 221 anggota parlemen Inggris yang bersurat ke Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy. Mereka meminta Lammy mengumumkan dukungan Inggris ke Palestina pada konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) minggu depan.
”Meskipun kami menyadari bahwa Inggris tidak memiliki kekuatan untuk memerdekakan Palestina, pengakuan Inggris akan berdampak signifikan karena hubungan historis dan keanggotaan kami di Dewan Keamanan PBB,” seruan anggota parlemen kepada Lammy.
Solusi Dua Negara
Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa negaranya akan secara resmi mengakui Palestina pada September mendatang. Langkah itu diambil di tengah memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza sekaligus sebagai upaya mendorong solusi dua negara yang telah lama buntu.
Keputusan tersebut diharapkan dapat memicu negara-negara lain untuk mengikuti jejak Prancis, terutama menjelang Sidang Umum PBB yang akan digelar September. ”Presiden Macron tampaknya terdorong oleh rasa urgensi atas situasi kemanusiaan di Gaza,” ujar mantan Duta Besar Prancis untuk Israel Gerard Araud seperti dikutip AFP.
Konflik berkepanjangan antara Israel dan kelompok Hamas di Jalur Gaza telah menimbulkan banyak korban sipil dan kekhawatiran akan kelaparan massal. Selain itu, pernyataan kontroversial sejumlah menteri Israel soal masa depan warga Gaza turut memperkuat sikap Paris untuk bertindak lebih tegas.
Prancis selama ini mendukung solusi dua negara, yakni Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai. Negara itu tadinya berencana melakukan pengakuan bersama dengan negara-negara lain seperti Arab Saudi. Namun, karena rencana tersebut tidak kunjung terwujud, Macron memilih bergerak lebih dahulu dengan harapan dapat menjadi pendorong bagi negara-negara lain seperti Inggris dan Kanada.
Strategi Diplomatik
Analis dari Institut Hubungan Internasional Prancis Amelie Ferey menyebutkan bahwa pengakuan itu merupakan bagian dari strategi diplomatik yang lebih luas. ”Tujuannya adalah membentuk konsensus internasional menjelang Sidang Umum PBB,” ujarnya.
Di sisi lain, Prancis disebut tengah merancang peta jalan pasca gencatan senjata bersama Arab Saudi. Langkah tersebut mencakup pelucutan senjata Hamas, pemilu Palestina pada 2026, dan pembentukan pemerintahan teknokrat. Namun, beberapa analis menilai rencana ini akan sulit direalisasikan.
”Pemerintah Israel secara terbuka menolak pembentukan negara Palestina,” kata Camille Lons dari Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa. (lyn/mad)
Editor : Hanif