PONTIANAK POST — Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi mengalami penutupan (shutdown) sejak kemarin (1/10) waktu setempat. Hal itu terjadi karena Presiden Donald Trump dan Kongres AS gagal mencapai kesepakatan anggaran hingga batas waktu yang ditentukan. Akibatnya, 800 ribu pegawai federal tidak bisa bekerja dan berisiko kehilangan pekerjaan. Beberapa kantor pemerintah bahkan mungkin ditutup secara permanen.
Seperti dilansir Associated Press, penutupan pemerintah AS merupakan yang pertama sejak 2018–2019 sekaligus yang ketiga di bawah pemerintahan Trump. Perselisihan partisan antara Partai Republik (di bawah pengaruh Trump) dan Partai Demokrat menjadi pemicunya.
Kongres gagal mengesahkan 12 undang-undang anggaran tahunan untuk tahun fiskal baru (periode 1 Oktober 2025 sampai 30 September 2026) karena Demokrat menuntut perpanjangan kredit pajak Affordable Care Act (ACA) yang habis akhir tahun ini. Sementara Republik menginginkan pemotongan anggaran lebih dalam dan prioritas lain seperti pengurangan birokrasi. “Kami sebenarnya tidak ingin penutupan terjadi,” kata Trump di Gedung Putih seperti dilansir BBC.
Sampai saat ini, belum ada solusi jelas untuk mengakhiri kebuntuan tersebut. Banyak warga AS akan terkena dampaknya, terutama mereka yang bergantung pada layanan dan bantuan pemerintah.
Menurut analisis keuangan Goldman Sachs, pasar keuangan yang biasanya tidak terlalu terganggu saat terjadi shutdown, kali ini dilanda kekhawatiran. “Tidak banyak contoh serupa yang bisa dibandingkan dengan situasi saat ini,” kata analis Goldman Sachs.
Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) telah meminta setiap lembaga pemerintah bersiap melakukan pemotongan besar. Opsi lainnya adalah kemungkinan pemecatan massal. Hal ini merupakan bagian dari agenda pemerintahan Trump untuk memperkecil ukuran birokrasi federal. (lyn/dns)
Dampak shutdown langsung dirasakan luas. Layanan publik non-esensial seperti taman nasional, museum Smithsonian, program bantuan pangan, hingga penerbitan data ekonomi resmi terhenti. Sementara itu, layanan vital seperti keamanan perbatasan, pengendalian lalu lintas udara, dan penegakan hukum tetap berjalan, tetapi pegawainya bekerja tanpa gaji.
Menurut laporan BBC dan ABC News, hingga 4 juta pegawai federal, termasuk 2 juta personel militer aktif, terancam tidak menerima bayaran selama shutdown berlangsung. Lebih buruk lagi, OMB menyebut adanya potensi pemutusan hubungan kerja massal, sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah shutdown.
Dari sisi ekonomi, para analis memperkirakan setiap pekan shutdown memangkas pertumbuhan AS sebesar 0,1–0,2 poin persentase. Kerugian permanen diprediksi muncul, sebagaimana shutdown 2018–2019 yang menghilangkan sekitar 3 miliar dolar AS dari perekonomian.
Selain itu, dampak sosial semakin terasa. Banyak keluarga pegawai federal mulai kesulitan membayar kebutuhan dasar dan bergantung pada bantuan pangan. Program WIC (Women, Infants, and Children) yang membantu ibu berpenghasilan rendah, bayi, dan anak-anak juga terancam lumpuh jika shutdown berlarut. (lyn/dns)
Editor : Hanif