PONTIANAK POST - Gelombang kemarahan publik meluap di Amerika Serikat. Aksi demonstrasi bertajuk “No Kings” pecah serentak di ribuan titik, memprotes kebijakan Presiden Donald Trump. Dilansir dari Reuters dan Politico, Minggu (29/3), lebih dari 3.100 hingga 3.200 aksi digelar di seluruh 50 negara bagian, dengan estimasi partisipasi mencapai jutaan orang.
Aksi besar tercatat di sejumlah kota utama seperti New York, Dallas, Philadelphia, Washington, hingga Los Angeles. Di New York, puluhan ribu massa memadati Manhattan sepanjang lebih dari 10 blok. Aktor Robert De Niro, yang turut terlibat dalam aksi, menyebut Trump sebagai “ancaman eksistensial terhadap kebebasan dan keamanan.”
Di Washington, massa bergerak dari Lincoln Memorial menuju National Mall sambil membawa spanduk pro-demokrasi dan anti-Trump. Teriakan “No Kings” menggema, diiringi dentang lonceng dan tabuhan drum sebagai simbol perlawanan terhadap otoritarianisme.
Minnesota menjadi salah satu pusat aksi nasional. Ribuan demonstran berkumpul di depan gedung DPR negara bagian di Saint Paul, membawa poster bergambar warga yang tewas dalam penindakan aparat imigrasi federal. Gubernur Minnesota, Tim Walz, menyebut para demonstran sebagai cerminan nilai terbaik Amerika.
“Mereka menyebut kami radikal. Benar, kami diradikalisasi oleh belas kasih, kesopanan, dan demokrasi,” ujarnya.
Senator Bernie Sanders yang turut hadir menegaskan penolakan terhadap arah kebijakan negara. “Kita tidak akan membiarkan negara ini jatuh ke dalam otoritarianisme atau oligarki,” katanya.
Di sisi lain, ketegangan tak terhindarkan di sejumlah lokasi. Di Dallas, bentrokan kecil terjadi antara demonstran dan kelompok kontra, sementara di Los Angeles aparat menggunakan gas air mata setelah massa melempar benda ke arah gedung federal. Beberapa orang dilaporkan ditangkap karena menyerang petugas atau menolak membubarkan diri.
Aksi ini juga diwarnai beragam bentuk ekspresi, dari satir hingga simbolik. Di Kansas, demonstran mengenakan kostum “raja katak” dan menggambarkan Trump sebagai bayi. Sementara di Los Angeles, balon udara berbentuk karikatur bayi Trump menjadi pusat perhatian, disertai poster bertuliskan kritik terhadap kebijakan imigrasi dan isu moral pemerintahan.
Isu yang diangkat pun beragam. Mulai dari deportasi imigran, konflik Iran, pembatasan hak transgender, hingga dominasi ekonomi oleh kalangan miliarder. Di San Diego, sekitar 40.000 orang turun ke jalan, sementara di berbagai negara bagian konservatif seperti Idaho, Wyoming, Montana, dan Utah, partisipasi meningkat tajam.
Fenomena ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap pemerintahan Trump tidak lagi terbatas pada kelompok liberal di kota besar, tetapi telah meluas ke basis yang lebih luas secara geografis dan politik.
Namun, pemerintah merespons dengan nada meremehkan. Juru bicara Gedung Putih, Abigail Jackson, menyebut aksi tersebut sebagai bagian dari “jaringan pendanaan sayap kiri” dengan dukungan publik yang minim. Kritik serupa datang dari Komite Kongres Republik Nasional yang menilai demonstrasi ini sarat kepentingan politik.
Di tengah meningkatnya tensi politik menjelang pemilu paruh waktu pada November mendatang, gelombang “No Kings” menjadi sinyal kuat adanya pergeseran dinamika politik di Amerika Serikat. Bagi para demonstran, ini bukan sekadar penolakan terhadap satu kebijakan, melainkan perlawanan terhadap arah kepemimpinan yang dianggap semakin menjauh dari prinsip demokrasi.
IRGC: Kampus Jadi Target Sah
Dua universitas di Iran, Universitas Teknologi Isfahan dan Universitas Sains dan Teknologi di Teheran hancur usai diserang AS dan Israel. Iran meminta seluruh mahasiswa, dosen, karyawan serta warga di sekitar kampus-kampus AS di negara-negara Teluk untuk menjaga jarak dari gedung. Beberapa universitas AS memang memiliki kampus yang tersebar di seluruh wilayah Teluk.
Atas serangan terhadap fasilitas pendidikan tersebut, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran mengeluarkan ultimatum untuk menyerang balik kampus-kampus AS di Timur Tengah. Iran melontarkan ancaman ini setelah serangan tersebut. Iran memberi waktu sampai jam 12 siang, 30 Maret waktu Teheran.
Dalam pernyataannya, IRGC menyebut kampus-kampus milik AS di Timur Tengah sebagai “target sah”. IRGC juga memperingatkan staf dan mahasiswa untuk menjauh minimal satu kilometer dari lokasi yang berpotensi diserang. Iran memberi ultimatum hingga Senin kepada pemerintah AS untuk mengecam serangan terhadap universitas di Iran. “Jika tidak, ancaman ini akan dilaksanakan,” tegas IRGC.
Paus: Tuhan Menolak Doa Pemimpin yang Memulai Perang
Ada kejadian menarik dalam khutbah Misa Minggu Palma Paus Leo XIV di Lapangan Santo Petrus di Vatikan, 29 Maret 2026. Dia mengatakan, Tuhan menolak doa para pemimpin yang memulai perang. Ini merupakan pernyataan yang luar biasa tegas saat perang Iran memasuki bulan kedua.
Mengutip Reuters, pernyataan tersebut disampaikan di hadapan puluhan ribu orang di Lapangan Santo Petrus pada Minggu Palma, perayaan yang membuka pekan suci menjelang Paskah bagi 1,4 miliar umat Katolik di dunia.
Paus menyebut konflik itu mengerikan dan mengatakan Yesus tidak dapat membenarkan perang apa pun. “Inilah Tuhan kita: Yesus, Raja Damai, yang menolak perang, yang tidak dapat digunakan siapa pun untuk membenarkan perang,” ujar Leo, paus pertama AS. “(Yesus) tidak mendengarkan doa-doa orang-orang yang berperang, tetapi menolaknya, dengan berkata: 'Meskipun kamu banyak berdoa, Aku tidak akan mendengarkan: tanganmu penuh dengan darah',” sambungnya, mengutip sebuah ayat Alkitab.
Leo memang tidak menyebutkan secara gamblang siapa pemimpin dunia yang dimaksud. Tetapi, Paus telah berulang kali menyerukan gencatan senjata dalam konflik di Timur Tengah.
Seperti diketahui, beberapa pejabat AS telah menggunakan bahasa Kristen untuk membenarkan serangan AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, yang mulai memimpin kebaktian doa Kristen di Pentagon, berdoa dalam kebaktian pada hari Rabu untuk tindakan kekerasan yang luar biasa terhadap mereka yang tidak pantas mendapat belas kasihan. (mia/oni)
Editor : Hanif