PONTIANAK POST – Pejabat Israel dan Lebanon menggelar negosiasi langsung pertama mereka sejak 1983 di Washington, DC, Selasa waktu setempat.
Pertemuan ini berlangsung di tengah kampanye militer intensif Israel terhadap Hezbollah.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menjadi tuan rumah dalam diskusi yang berlangsung selama dua jam tersebut.
Namun, intensitas pertempuran di lapangan dilaporkan justru meningkat saat perundingan dimulai.
Serangan ini menguji kerapuhan gencatan senjata yang disepakati pada 8 April lalu. Kesepakatan tersebut sebelumnya berhasil meredam perang antara AS-Israel dengan Iran selama dua pekan.
Perbedaan Prioritas dalam Perundingan Washington
Meski bertemu langsung, kedua pihak membawa agenda yang sangat kontradiktif. Israel menolak membahas gencatan senjata dan mendesak Beirut untuk segera melucuti senjata Hezbollah.
Baca Juga: Israel Setujui Perundingan Damai dengan Lebanon, Tapi Abaikan Hizbullah
Di sisi lain, Lebanon menuntut pengakhiran konflik yang telah menewaskan 2.124 warga dan memaksa 1,1 juta orang mengungsi.
Duta Besar Lebanon, Nada Hamadeh Moawad, menyebut pembicaraan ini "konstruktif" meski tetap mendesak penghentian serangan.
"Pemerintah Lebanon menegaskan mereka tidak ingin lagi diduduki oleh Hezbollah," ujar Duta Besar Israel, Yechiel Leiter, dilansir Aljazeera.
Menurutnya, melemahnya posisi Iran dan Hezbollah menjadi peluang besar bagi stabilitas kawasan.
Baca Juga: Serangan Israel di Lebanon Picu Amarah Dunia, 254 Orang Tewas dan 1.165 Luka
Pertempuran Sengit Terus Berlanjut di Lebanon Selatan
Hezbollah, yang tidak terwakili dalam pertemuan tersebut, merespons dengan meningkatkan serangan ke wilayah utara Israel. Sepanjang Selasa, kelompok ini mengklaim telah melancarkan 24 serangan terhadap pasukan Israel.
Di Lebanon, serangan udara Israel dilaporkan semakin intensif, terutama di wilayah Tyre dan Beirut. Situasi kian memburuk karena warga sipil kehilangan akses ke tempat tinggal mereka.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan warga yang mengungsi belum diizinkan pulang. Mereka hanya boleh kembali jika wilayah Lebanon Selatan telah demiliterisasi sepenuhnya hingga Sungai Litani.
Editor : Uray Ronald