PONTIANAK POST – Pemimpin Minoritas Senat AS, Chuck Schumer, menuduh Presiden Donald Trump menyeret Amerika Serikat ke dalam perang ilegal dengan Iran.
Schumer mengumumkan Partai Demokrat akan memaksa pemungutan suara ulang untuk mengakhiri keterlibatan militer AS di wilayah tersebut.
Dalam pidatonya di Senat, Schumer menyebut pemerintahan Trump telah melampaui batas waktu 60 hari menurut War Powers Act.
Pihak Trump dianggap bertindak tanpa persetujuan kongres. "Donald Trump menyeret Amerika ke perang ilegal tanpa tujuan," tegas Schumer dilansir Anadolu.
Schumer menolak alasan Donald Trump dan Menhan Pete Hegseth yang menyebut konflik telah berakhir untuk menghindari tenggat waktu.
"Perang sudah berakhir? Itu omong kosong yang gila," ketusnya menanggapi klaim pemerintah tersebut.
Baca Juga: Netanyahu Tegaskan Perang Lawan Iran Belum Berakhir, Fasilitas Nuklir Harus Dibongkar
Negosiasi dengan Iran Menemui Jalan Buntu
Schumer menyoroti kegagalan negosiasi terbaru dengan Iran sebagai bukti bahwa konflik ini masih jauh dari kata usai.
Ia juga menuding Trump terus memperburuk situasi.
"Belum ada tanda-tanda akhir perang. Trump justru menggali lubang yang semakin dalam," tambah pemimpin Demokrat tersebut.
Demokrat berencana memaksakan pemungutan suara ketujuh minggu ini terkait resolusi penarikan pasukan AS.
Schumer mengatakan Partai Republik harus mendukung langkah tersebut.
Ia menilai dukungan terhadap resolusi penting untuk menjaga kewenangan perang tetap berada di tangan kongres.
Ia juga menyebut langkah itu dapat melindungi personel militer AS dan menekan biaya perang.
Baca Juga: Iran Kecam Donald Trump: Amerika Serikat Bangga Menjadi Perompak Kapal
“Jika Partai Republik peduli pada kewenangan perang dan keselamatan tentara AS, mereka harus mendukung resolusi ini,” ujar Schumer.
Ia menegaskan Partai Republik akan ikut bertanggung jawab jika menolak resolusi tersebut.
Konflik ini bermula saat AS dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu yang memicu aksi balasan.
Meskipun gencatan senjata sempat berlaku sejak 8 April, pembicaraan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan yang permanen.*
Editor : Uray Ronald