Empat WNI yang Lolos Penyergapan Israel Masih dalam Kondisi Rawan, Lima WNI Ditahan Disiapkan Jalur Pemulangan oleh Pemerintah RI

 

PONTIANAK POST – Pemerintah Indonesia terus berupaya membebaskan lima warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan militer Israel dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla atau GSF 2.0 di perairan Siprus. Sementara itu, empat WNI lainnya yang lolos dari penyergapan masih berada dalam kondisi rawan karena kapal mereka masih berlayar di sekitar wilayah tersebut.

Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Yvonne Mewengkang mengatakan situasi di lapangan masih sangat dinamis. Pemerintah terus memantau keselamatan seluruh WNI yang terlibat dalam misi kemanusiaan menuju Gaza itu.

“Empat WNI lainnya yang berada di dua kapal berbeda diketahui masih berlayar di sekitar perairan Siprus,” ujar Yvonne dalam keterangannya, Senin (19/5).

Keempat WNI tersebut adalah Herman Budianto Sudarsono dan Ronggo Wirasanu dari Dompet Dhuafa, serta Hendro Prasetyo dan Asad Aras Muhammad. Mereka berada di Kapal Zepiro dan Kapal Kasr-1.

Menurut Yvonne, kondisi mereka tetap berisiko karena sewaktu-waktu dapat mengalami intersepsi atau penangkapan oleh militer Israel.

“Mereka sewaktu-waktu juga dapat mengalami intersepsi atau penangkapan oleh militer Israel,” ungkapnya.

Lima WNI Ditahan Israel, Empat di Antaranya Jurnalis

Kemenlu memastikan lima WNI telah ditahan setelah kapal mereka dicegat Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Kelima WNI tersebut adalah Rahendro Herubowo, Andre Prasetyo Nugroho, Thoudy Badai, Bambang Noroyono, dan Andi Angga Prasetya.

Empat di antaranya merupakan jurnalis. Rahendro diketahui bekerja di iNews TV, Andre dari Tempo, sedangkan Bambang dan Thoudy berasal dari Republika.

Rahendro, Andre, dan Thoudy berada di Kapal Ozgurluk. Bambang berada di Kapal BoraLize, sementara Andi Angga berada di Kapal Josef.

Penahanan para jurnalis itu turut memicu perhatian publik internasional. Data Committee to Protect Journalists (CPJ) mencatat perang Gaza menjadi salah satu konflik paling mematikan bagi pekerja media. Hingga April 2026, sedikitnya 262 jurnalis dan pekerja media dilaporkan tewas di Gaza, Lebanon, Israel, Iran, dan Yaman sejak perang pecah pada Oktober 2023.

CPJ juga menegaskan jurnalis merupakan warga sipil yang dilindungi hukum internasional dan tidak boleh menjadi target serangan dalam konflik bersenjata.

Pemerintah Siapkan SPLP hingga Dukungan Medis

Kemenlu telah berkoordinasi dengan sejumlah perwakilan RI di luar negeri, termasuk KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul.

Pemerintah menyiapkan berbagai langkah antisipasi, termasuk penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) jika dokumen perjalanan para WNI disita.

“Perwakilan RI juga melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan WNI dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian setelah dilepas oleh Israel,” jelas Yvonne.

Selain itu, dukungan medis juga disiapkan apabila diperlukan setelah proses pembebasan.

Indonesia bersama sembilan negara lain turut menyampaikan protes bersama terhadap tindakan Israel. Negara-negara tersebut antara lain Turki, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol.

Pakar Ingatkan Jangan Tempuh Jalur Bilateral dengan Israel

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengingatkan bahwa kasus penahanan WNI tersebut bukan isu bilateral karena Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik.

“Oleh karenanya, Indonesia dalam melindungi warganya harus bertindak secara koordinatif dengan negara-negara yang warganya ditahan oleh Israel,” ujarnya.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak membuka negosiasi langsung dengan Israel karena berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan diplomatik tertentu.

“Pendekatan bilateral akan merugikan Indonesia. Bahkan publik Indonesia akan mengkritik pemerintah jika mau berhubungan dengan pemerintah Israel,” katanya.

Interogasi dan Risiko Intimidasi

Pengamat Timur Tengah Faizal Assegaf menduga para WNI akan dibawa ke wilayah Ashdod di Israel selatan untuk menjalani interogasi.

Menurut dia, proses pemeriksaan bisa berlangsung lama tergantung posisi dan aktivitas masing-masing peserta flotilla. Ia juga tidak menutup kemungkinan adanya tekanan psikologis selama pemeriksaan berlangsung.

“Tidak menutup kemungkinan adanya intimidasi dalam proses interogasi tersebut. Intimidasi ini macam-macam, bisa ditanya berulang kali, tidak diberi kesempatan ke toilet, hingga diberi makan seadanya,” ujarnya.

Namun, Faizal menilai proses terhadap para wartawan kemungkinan lebih cepat karena mereka belum pernah masuk ke Gaza maupun memiliki kontak dengan Hamas.

“Sebab, mereka belum pernah ke Gaza,” katanya.

Faizal mengaku pernah mengalami penangkapan dan interogasi saat berada di Lebanon pada 2024. Pengalaman itu membuatnya memahami tekanan yang mungkin dihadapi para relawan dan jurnalis dalam tahanan.

Dewan Pers Kecam Penangkapan Jurnalis Indonesia

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengatakan pihaknya terus memantau kondisi empat jurnalis Indonesia yang ikut dalam pelayaran Global Sumud Flotilla.

Ia mengecam tindakan militer Israel yang mencegat dan menangkap awak sipil serta jurnalis di perairan internasional.

“Dewan Pers mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan dan penangkapan terhadap jurnalis Indonesia bersama awak sipil lainnya,” tegasnya.

Menurut Komaruddin, armada kapal tersebut sedang menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza dan tidak tercatat memasuki wilayah teritorial Israel.

Sejumlah organisasi media internasional seperti Reuters, Associated Press, BBC, dan CNN sebelumnya juga pernah mendesak Israel menjamin keselamatan jurnalis di Gaza. Dalam surat bersama yang dirilis 2024, mereka menegaskan jurnalis merupakan nonkombatan yang wajib dilindungi berdasarkan hukum internasional. (jpc)

 

Tabel Infografis: Penyergapan WNI dalam Misi Kemanusiaan Gaza

---

Daftar 5 WNI yang Ditahan Israel

---

Daftar 4 WNI yang Masih Berlayar

---

Langkah Pemerintah Indonesia

---

Negara yang Ikut Protes Israel

---

Fakta Penting

 

Editor : Aristono Edi Kiswantoro