PONTIANAK POST - Gelombang protes kembali mengguncang sejumlah kota di Israel pada Sabtu (20/6) waktu setempat, Massa turun ke jalan menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mengkritik arah kebijakan pemerintahannya.
Demonstrasi berlangsung di berbagai wilayah, termasuk Tel Aviv, Yerusalem, Haifa, Beersheba, Karkur, Afula, Rosh Pina, dan Nahariya. Menurut laporan media Israel Haaretz, sekitar 1.000 orang berkumpul dalam aksi utama di Habima Square, pusat Kota Tel Aviv.
Di Yerusalem, polisi menyita sementara perangkat pengeras suara yang digunakan para demonstran di Paris Square, dekat kediaman Netanyahu. Aparat beralasan tindakan tersebut dilakukan untuk mencegah gangguan kebisingan.
Kritik Terbuka dari Keluarga Korban Serangan 7 Oktober
Salah satu suara paling menyita perhatian dalam demonstrasi Tel Aviv datang dari Carmit Palty Katzir, anggota keluarga yang terdampak langsung oleh tragedi 7 Oktober 2023.
Ayahnya tewas dalam serangan tersebut. Sementara ibu dan saudara laki-lakinya sempat disandera di Jalur Gaza sebelum akhirnya dibebaskan.
Di hadapan massa, Katzir menyampaikan kritik keras terhadap arah kebijakan pemerintah. Ia menilai konflik yang berkepanjangan telah menimbulkan penderitaan besar bagi masyarakat Israel.
Menurutnya, lebih dari 1.000 warga Israel kehilangan nyawa sejak pecahnya konflik, sementara puluhan ribu lainnya mengalami luka fisik maupun trauma psikologis.
"Kami melihat keluarga-keluarga yang masih hidup dengan luka yang belum sembuh," demikian inti pesan yang disampaikan dalam aksi tersebut, dikutip dari Anadolu.
Baca Juga: Netanyahu Tolak Tarik Pasukan dari Lebanon Meski Ada Kesepakatan AS-Iran
Tuduhan Perang Diperpanjang Demi Kepentingan Politik
Dalam pidatonya, Katzir menuduh Netanyahu memperpanjang perang tanpa menawarkan jalan keluar politik yang jelas.
Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah saat ini lebih berfokus pada kelangsungan politik dibanding upaya menyelesaikan konflik secara berkelanjutan.
Tuduhan tersebut mencerminkan meningkatnya perdebatan domestik mengenai efektivitas strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan keamanan dan diplomasi yang terus berkembang.
Sampai laporan ini disusun, belum terdapat pernyataan resmi dari kantor Perdana Menteri Israel mengenai tuntutan para demonstran.
Meski demikian, dalam laporan Reuters, pemerintah Netanyahu sebelumna secara konsisten membela kebijakannya dengan menyatakan bahwa operasi keamanan dan langkah-langkah politik yang ditempuh bertujuan menjaga stabilitas nasional, menghadapi ancaman keamanan regional, serta mengupayakan pemulangan para sandera yang masih berada di Jalur Gaza.
Baca Juga: Uni Eropa Kecam Netanyahu Soal Rencana Kuasai 70% Gaza, Krisis Kemanusiaan Memburuk
Mantan Pejabat Keamanan Ikut Bersuara
Kritik terhadap pemerintah juga datang dari Eran Etzion, mantan Wakil Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel.
Saat berbicara dalam aksi di Kota Haifa, Etzion memperingatkan publik agar tidak menerima seruan "persatuan nasional" tanpa adanya proses demokratis melalui pemilu.
Menurutnya, narasi tersebut berpotensi mengaburkan perbedaan pandangan politik yang justru menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak hanya datang dari kelompok aktivis, tetapi juga dari mantan pejabat yang pernah berada di lingkaran pengambilan keputusan keamanan nasional.
Ketegangan Politik dan Perkembangan Diplomatik Kawasan
Gelombang protes Israel muncul di tengah perdebatan internal mengenai kebijakan keamanan, operasi militer, dan arah politik negara tersebut.
Dalam waktu yang sama, perhatian juga tertuju pada perkembangan diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran. Penandatanganan Memorandum Islamabad oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian membuka jalan bagi perundingan langsung kedua negara di Swiss.
Kesepakatan tersebut dirancang untuk memulai periode negosiasi selama 60 hari setelah tercapainya gencatan senjata dan serangkaian pertemuan tingkat tinggi yang difasilitasi Pakistan.
Meski isu diplomasi regional berbeda dari tuntutan para demonstran, perkembangan tersebut menjadi bagian dari konteks geopolitik yang memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan luar negeri dan keamanan Israel.
Dampak Kemanusiaan Menjadi Sorotan Utama
Di balik slogan dan tuntutan politik, aksi-aksi ini memperlihatkan satu pesan yang konsisten: kelelahan masyarakat akibat konflik yang berkepanjangan.
Banyak keluarga masih menghadapi kehilangan anggota keluarga, trauma psikologis, dan ketidakpastian masa depan.
Bagi mereka, perdebatan politik bukan sekadar soal kekuasaan, tetapi tentang bagaimana negara mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan harapan setelah berbulan-bulan hidup dalam bayang-bayang perang.
Situasi tersebut menjadikan protes terbaru ini bukan hanya demonstrasi politik, melainkan juga cerminan keresahan kemanusiaan yang terus berkembang di tengah konflik yang belum menemukan penyelesaian permanen.
Baca Juga: Hezbollah Janji Patuhi Gencatan Senjata, Nasib Warga Lebanon Masih Bergantung pada Kepatuhan Israel
Menurut data resmi Israel, sedikitnya 934 warga sipil Israel tewas sejak pecahnya perang pada 7 Oktober 2023, dengan 778 di antaranya meninggal dalam serangan awal 7 Oktober.
Selain itu, 75.995 warga telah terdaftar sebagai korban aksi permusuhan, mencakup korban luka fisik maupun psikologis yang mengajukan bantuan kepada negara.
Di bidang kesehatan mental, Kementerian Kesehatan Israel menyatakan peristiwa 7 Oktober meninggalkan dampak trauma yang luas bagi keluarga korban, mantan sandera, warga di wilayah perbatasan Gaza, dan para penyintas.
Gejala yang paling sering dilaporkan meliputi gangguan tidur, kecemasan berkepanjangan, kesulitan berkonsentrasi, hingga gangguan stres pascatrauma (PTSD). Pemerintah Israel bahkan membentuk 16 pusat trauma khusus untuk menangani kebutuhan psikologis masyarakat yang terdampak perang.*
Editor : Uray Ronald