Skandal Kratom Guncang Pemerintahan Donald Trump, Apa Dampaknya bagi Indonesia?

PONTIANAK POST – Pemerintahan Presiden Donald Trump menghadapi sorotan baru setelah investigasi The New York Times mengungkap dugaan keterkaitan sejumlah pejabat senior dengan industri kratom, suplemen herbal kontroversial yang selama bertahun-tahun diperingatkan otoritas kesehatan Amerika Serikat karena potensi risikonya.

Sorotan terbesar mengarah kepada Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin, yang diketahui memiliki investasi hingga senilai US$1 juta di perusahaan kratom Botanic Tonics. Fakta tersebut terungkap dalam dokumen pengungkapan keuangan yang diajukan setelah Trump mencalonkannya memimpin Departemen Keamanan Dalam Negeri pada Maret lalu.

Menurut investigasi The New York Times, sebelum bergabung dalam kabinet Trump, Mullin berperan aktif mendukung kebijakan yang dinilai menguntungkan industri kratom, termasuk mendukung pembatasan terhadap produk suplemen sintetis yang menjadi pesaing kratom di pasar. Namun, waktu pasti kapan investasi tersebut diperoleh tidak dijelaskan dalam dokumen keuangan yang dipublikasikan.

Departemen Keamanan Dalam Negeri membantah adanya pelanggaran etik. Dalam pernyataannya, lembaga itu menyebut Mullin telah mematuhi seluruh standar etika dan konflik kepentingan serta tidak melakukan lobi untuk kepentingan individu maupun perusahaan mana pun.

Ia menambahkan pemerintah sedang berupaya memastikan persoalan tersebut ditangani secara tepat demi melindungi kesehatan dan keselamatan warga Amerika.

Investigasi juga mengungkap dugaan upaya lobi besar-besaran yang dilakukan pelaku industri kratom untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. Pendiri Botanic Tonics, Jerry W. Ross, disebut meningkatkan donasi politik kepada tokoh-tokoh yang kini berada di lingkaran pemerintahan Trump, termasuk Menteri Kesehatan Robert F. Kennedy Jr. dan Wakil Presiden JD Vance.

Dalam laporannya, The New York Times menyebut Ross bahkan mengklaim sedang "menyusun rencana untuk Bobby" setelah Kennedy dipilih memimpin Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.

Sejumlah perkembangan kebijakan kemudian memicu pertanyaan mengenai pengaruh lobi tersebut. Pemerintah federal menghentikan gugatan terhadap Botanic Tonics terkait dugaan penjualan produk kratom yang belum terbukti aman, sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) menghapus sejumlah informasi mengenai perkara hukum perusahaan itu dari laman resminya.

Kennedy juga dilaporkan sempat menghubungi Gubernur Ohio untuk mencoba mencegah pemberlakuan larangan kratom di negara bagian tersebut. Beberapa bulan setelahnya, Botanic Tonics menyumbangkan US$1 juta kepada komite politik yang berafiliasi dengan Kennedy.

Di sisi lain, Kepala Eksekutif Diversified Botanics, Ryan Niddel, mengakui bahwa aktivitas lobi merupakan bagian dari sistem politik di Washington. "Ini bukan soal membayar untuk mendapatkan perlakuan khusus, tetapi membayar agar bisa berdialog dan mendapat kesempatan duduk di meja pembahasan," ujarnya kepada The New York Times.

Juru Bicara Gedung Putih, Kush Desai, membantah bahwa kebijakan pemerintahan dipengaruhi oleh donasi maupun lobi industri. Ia menegaskan seluruh kebijakan kesehatan yang diambil pemerintah didasarkan pada bukti ilmiah terbaik serta bertujuan melindungi kesehatan masyarakat.

Menurutnya, dikutip dari NYT, "Satu-satunya dasar yang menjadi pedoman kebijakan kesehatan pemerintahan Trump adalah sains dengan standar tertinggi."

Kratom sendiri berasal dari daun pohon tropis yang banyak tumbuh di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Produk ini dipasarkan sebagai pereda nyeri, penambah energi, hingga alternatif untuk mengurangi ketergantungan opioid.

Namun, otoritas kesehatan Amerika Serikat selama bertahun-tahun memperingatkan bahwa kratom dapat menyebabkan kecanduan, gangguan hati, kejang, hingga meningkatkan risiko kematian akibat overdosis, terutama bila dikonsumsi bersama zat lain.

Data Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menunjukkan lebih dari 5.200 korban meninggal akibat overdosis pada periode 2020–2024 diketahui memiliki kandungan kratom dalam tubuh mereka.

Meski dalam banyak kasus kratom dikonsumsi bersamaan dengan obat atau zat lain, sejumlah penelitian menyebut pengguna kratom memiliki risiko kematian akibat overdosis yang lebih tinggi dibandingkan populasi umum.

Hingga kini belum ada bukti bahwa Presiden Donald Trump secara langsung terlibat dalam aktivitas lobi tersebut. Namun, investigasi ini kembali memunculkan perdebatan mengenai potensi konflik kepentingan, transparansi pengambilan kebijakan publik, serta besarnya pengaruh industri suplemen terhadap arah kebijakan kesehatan di Amerika Serikat.

Editor : Aristono Edi Kiswantoro