PONTIANAK POST – Pemerintah Indonesia meminta Malaysia dan Singapura tidak saling menyalahkan terkait dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menilai persoalan asap lintas batas tidak seharusnya berubah menjadi saling tuding antarnegara. Penanganan karhutla dinilai membutuhkan kerja sama karena kebakaran dan pergerakan asap tidak mengenal batas administratif maupun batas negara.
Plt Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Berton Pandjaitan mengatakan setiap negara perlu melakukan upaya maksimal di wilayah masing-masing untuk mengurangi dampak asap.
“Jadi pendekatan kita bukan saling menyalahkan, tetapi bagaimana masing-masing negara melakukan upaya maksimal di wilayahnya dan bersama-sama mengurangi dampak asap lintas batas,” kata Berton dalam keterangan tertulis, Minggu (23/8).
Menurut Berton, Indonesia memahami kekhawatiran negara-negara tetangga terhadap kemungkinan dampak asap karhutla. Namun, penentuan sumber dan pergerakan asap harus didasarkan pada data, bukan asumsi.
Pergerakan asap, kata dia, dipengaruhi sejumlah faktor meteorologi, seperti arah dan kecepatan angin serta kondisi atmosfer. Pemerintah juga menggunakan pemantauan satelit dan hasil pemantauan lapangan untuk melihat perkembangan karhutla.
Karena itu, BNPB meminta persoalan asap lintas batas dilihat secara objektif. Fokus utama saat ini adalah mengendalikan kebakaran sedekat mungkin dari sumbernya agar produksi asap dan potensi dampaknya ke negara lain dapat ditekan.
Indonesia Kerahkan Puluhan Pesawat
Berton mengatakan pemerintah Indonesia telah mengerahkan sumber daya besar untuk menangani karhutla.
Penanganan dilakukan melalui pemadaman darat, patroli dan pemadaman udara, water bombing, operasi modifikasi cuaca, hingga pengerahan personel TNI-Polri bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
Pemerintah juga melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan secara ilegal.
Untuk memperkuat operasi udara, pemerintah mengerahkan 52 pesawat di enam provinsi prioritas. Sebanyak 30 pesawat ditempatkan di wilayah Kalimantan dan 22 lainnya beroperasi di Sumatra.
Kekuatan TNI Angkatan Udara juga ditambah untuk memperkuat operasi penanganan karhutla di wilayah Kalimantan.
“Fokus kita saat ini adalah mengendalikan api sedekat mungkin dari sumbernya dan secepat mungkin, karena apabila sumber kebakaran dapat dikendalikan, maka produksi asap dan potensi dampak lintas batas juga dapat kita tekan,” ujar Berton.
Pendekatan tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa persoalan asap tidak cukup diselesaikan melalui perdebatan mengenai dari mana asap berasal. Pengendalian api di sumber kebakaran dan pertukaran informasi antarnegara dinilai lebih penting untuk melindungi masyarakat yang terdampak.
Bagi Indonesia, persoalan karhutla bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan, aktivitas masyarakat dan hubungan dengan negara-negara tetangga.
Karena itu, BNPB mendorong penanganan asap lintas batas dilakukan melalui kerja sama dan berdasarkan bukti ilmiah, sehingga dampak karhutla dapat ditekan tanpa memperuncing hubungan antarnegara.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro