Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Satker Kementerian/Lembaga (K/L) terserap sebesar 43,40 persen atau sebesar Rp84,89 miliar, sedangkan belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terealisasi sebesar 35,51 persen atau sebesar Rp137,64 miliar.
"Kinerja belanja APBN tersebut secara year on year mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu," ungkap Winarno.
Secara kumulatif, kata Winarno, persentase penyerapan belanja K/L pada semester I tahun 2022 jika dibandingkan dengan semester I tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,09 persen. Hal tersebut juga terjadi pada kinerja penyaluran TKDD pada semester I 2022 meningkat sebesar 6,81 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun yang lalu.
“Walaupun ada kenaikan realisasi APBN di Kabupaten Kapuas Hulu hingga 30 Juni 2022 jika dibandingkan dengan tahun lalu, namun capaian persentase realisasi masih terbilang cukup rendah karena secara akumulasi baru mencapai 38,16 persen, dari target 45 persen,” terang Winarno.
Pak Win, begitu Kepala KPPN Putussibau ini karib disapa, menyampaikan, Rilis APBN lingkup KPPN Putussibau dimaksudkan untuk memberikan informasi sekaligus wujud transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Putussibau.
"Sampai dengan Semester I 2022, KPPN Putussibau melayani 28 satker K/L dan 1 satker pengelola TKDD," katanya.
Adapun realisasi penerimaan negara sampai dengan Semester I di Kabupaten Kapuas Hulu mencapai Rp119,60 miliar. Penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp115,96 miliar, dan penerimaan kepabeanan dan cukai (BC) sebesar Rp20,02 juta. Selain itu terdapat penerimaan PNBP sebanyak Rp3,62 miliar.
"Belanja Pegawai masih menjadi penyumbang persentase tertinggi yaitu sebesar 46,60 persen, sedangkan untuk Belanja Barang sebesar 38,62 persen, dan disusul Belanja Modal sebesar 33,37 persen," tambahnya.
Lebih lanjut Winarno mengatakan, di tahun 2022 ini untuk pertama kalinya KPPN Putussibau menyalurkan DAK Non-Fisik berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan. Sedangkan realisasi penyaluran TKDD terdiri dari penyaluran Dana Desa sebesar Rp101,13 miliar dari total pagu Rp250,17 miliar untuk 278 desa, Sedangkan DAK Non-Fisik telah tersalurkan Rp36,51 miliar dari total pagu Rp57,54, namun untuk DAK Fisik sampai akhir Semester I masih belum ada realisasi penyaluran.
Dalam kesempatan tersebut juga, diberikan penghargaan kepada Satker lingkup KPPN Putussibau yang telah menunjukkan kinerja terbaik selama Semester I 2022. Penghargaan-perhargaan tersebut dibagi atas beberapa kategori yaitu capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang didasarkan atas ketegori besaran pagu DIPA, penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bendahara, Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan, serta Rekonsiliasi Data Rekening, dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
Satker Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Nanga Badau (130558), Polres Kapuas Hulu (645468), dan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Pangsuma Putussibau (414185) menjadi satker-satker yang memperoleh penghargaan paling banyak yaitu masing-masing mendapatkan tiga penghargaan dalam kategori yang berbeda.
Disampaikan Winarno, pemberian apresiasi/penghargaan ini diharapkan dapat mendorong satker untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan negara serta dapat menjadi pemicu semangat bagi satker lainnya.
Sebagai Satker yang telah berpredikat WBK di Kabupaten Kapuas Hulu, Kepala KPPN Putussibau kembali menyampaikan sosialisasi anti korupsi sebagai wujud pembangunan island of integrity dan menegaskan juga bahwa seluruh layanan yang diberikan oleh KPPN tanpa biaya atau gratis.
"Setiap elemen KPPN Putussibau berkomitmen untuk wewujudkan budaya anti korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan serta akan terus menyebarkan virus zona integritas kepada seluruh stakeholder KPPN Putussibau," pungkas Winarno. (dRe) Editor : Misbahul Munir S