PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terus melakukan komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat. Sejumlah usulan program pembangunan disampaikan ke Kementerian terkait.
Wakil Bupati Kapuas Hulu, Sukardi mengatakan bahwa dirinya beberapa pekan terakhir intens berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta beberapa lembaga pemerintahan di Jakarta. Hal ini dilakukan setelah mendapat arahan dari Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan.
"Jadi kita sedang menjajaki program di kementerian untuk menjemput dana di tingkat pusat. Pembangunan kita di daerah perlu dimaksimalkan dan itu membutuhkan dana dari pemerintah pusat," tegasnya di Putussibau, Kamis (19/6).
Pada setiap kementerian, kata Sukardi, ada program yang telah dibuat dan itu harus dijemput oleh daerah, kalau tidak dijemput akan susah terealisasi.
"Dengan bertemu langsung jajaran kementerian, kita bisa mengetahui syarat pembangunan yang dibutuhkan, setidaknya dari 10 program kita usul, bisa terealisasi 3 sudah alhamdulilah," ujarnya.
Sukardi mengatakan salah satu alur dana yang diperjuangkan dirinya dan Bupati Kapuas Hulu adalah jalur Dana Bagi Hasil (DBH).
Pemkab Kapuas Hulu mengusulkan untuk dapat tambahan DBH ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia. DBH sangat dibutuhkan karena daerah Kapuas Hulu masih banyak kekurangan yang perlu dilakukan pembangunan.
"Dari pak Bupati Fransiskus mengusulkan infrastruktur jalan dan jembatan, kalau dari saya minta pembangunan lokal rumah sakit dan menambah alat kesehatan. Kami usulkan semua ini untuk memperkuat layanan dasar ke masyarakat, semoga dapat terealisasi semua," pungkas Politisi Gerindra ini. (fik)
Editor : Miftahul Khair