PONTIANAK POST - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu memberikan klarifikasi resmi terkait sorotan masyarakat mengenai alokasi anggaran pengadaan pakaian dinas DPRD Kapuas Hulu tahun 2026.
Edi Suparman Sekretaris DPRD Kapuas Hulu membenarkan jika pada 2026 ini, pihaknya menganggarkan dana untuk pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD Kapuas Hulu.
"Dimana anggaran untuk pengadaan pakaian dinas lengkap tersebut hanya sebesar Rp 109 juta, dan satu anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 30 orang hanya Rp 3,6 juta," katanya, Kamis (21/5).
Baca Juga: Turnamen Voli Kedamin Hilir Diapresiasi DPRD Kapuas Hulu, Dinilai Jadi Wadah Anak Muda Berprestasi
Edi menegaskan bahwa seluruh proses penganggaran dan komponen belanja pakaian dinas tersebut telah dilakukan secara legal, transparan, serta akuntabel sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
“Komponen Belanja Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD telah berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, khususnya Pasal 12 Ayat (1)," ujarnya.
Edi mengatakan, namun setelah penyempurnaan APBD murni tahun anggaran 2026, ada perubahan, dimana anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu meminta pengadaan pakaian dinas lengkap tersebut dialihkan untuk biaya operasional Sekretariat Sekwan.
"Jadi tidak jadi pengadaan pakaian dinas lengkap anggota DPRD, dialihkan untuk anggaran biaya operasional Sekretariat Sekwan DPRD Kapuas Hulu," ucapnya.
Baca Juga: Ngadu ke DPRD, Warga Kapuas Hulu Minta Kafe di Buak Limbang dan Sungai Unin Diitutup
Ia juga menjelaskan untuk operasional seperti perawatan mobil dinas, AC di ruangan, speed boat Dinas anggota DPRD, printer, tinta, dan lainnya.
"Disaat efesiensi seperti ini anggaran operasional tidak ada di sekretariat dewan, maka dialihkan atas kebijakan Anggota DPRD," ungkapnya.
Sebelumnya adanya pengadaan pakaian dinas anggota DPRD Kapuas Hulu mendapatkan sorotan masyarakat.
Seorang warga Putussibau, Aldi menyampaikan di kondisi efesiensi anggaran seperti ini, harusnya mentiadakan dulu. "Baju dinas tidak terlalu urgen harus disegerakan, anggota dewan bisa beli sendiri," ujarnya.
Menurutnya, masih banyak kebutuhan yang lain betul-betul harus diurus oleh pemerintah daerah itu sendiri. "Coba lihat masih banyak jalan-jalan yang rusak di Kapuas Hulu," pungkasnya. (fik)
Editor : Miftahul Khair