PONTIANAK POST- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berkomitmen untuk terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur transportasi darat. Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan mengatakan bahwa pihaknya akan kembali mengusulkan peningkatan sejumlah ruas jalan strategis di wilayahnya kepada Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia (Kementerian PU).
Langkah tersebut diambil mengingat luasnya jaringan jalan di Kabupaten Kapuas Hulu yang belum sepenuhnya mantap. Berdasarkan data teknis daerah, wilayah tersebut memiliki total 271 ruas jalan dengan panjang keseluruhan mencapai hampir 2.000 kilometer. Namun, tingkat kemantapan jalan hingga saat ini baru menyentuh angka 40 persen.
“Masih banyak wilayah yang membutuhkan sentuhan pembangunan. Daerah-daerah yang belum tersentuh optimal oleh APBD kabupaten, seperti Kecamatan Embaloh Hilir, Silat Hulu, Silat Hilir, dan Kalis, sangat memerlukan perhatian. Begitu pula dengan kawasan perbatasan negara seperti Kecamatan Puring Kencana, Empanang, Putussibau Utara, dan kecamatan lainnya,” katanya, Kamis (11/6).
Baca Juga: Harga Pertamax Naik, Warga Sambas Mulai Beralih Menggunakan Pertalite Subsidi
Bupati berharap usulan itu mendapat respons positif dan prioritas dari Kementerian PU agar ketimpangan konektivitas antarwilayah dapat segera teratasi.
Selain mengandalkan pusat, Fransiskus juga berharap stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kapuas Hulu untuk tahun depan (2027) tetap terjaga tanpa adanya pemotongan, sehingga program yang diusulkan masyarakat bisa direalisasikan secara bertahap.
Di sisi lain, Bupati yang akrab disapa Sis ini memaparkan salah satu capaian positif konektivitas daerah, di mana proyek peningkatan jalan di Kecamatan Hulu Gurung kini sudah hampir rampung 100 persen.
Baca Juga: Kodim 1206/Putussibau Serahkan Seragam Linmas untuk Dukung Keamanan Kampung Merah Putih
Di kawasan tersebut, tercatat hanya tersisa satu jalur yang belum tertangani sepenuhnya, yaitu ruas jalan yang menghubungkan Sungai Terus menuju Desa Beringin (Tempiau).
Menyikapi keterbatasan ruang fiskal daerah akibat efisiensi anggaran, Fransiskus mengakui bahwa program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) menjadi solusi krusial bagi akselerasi pembangunan lokal. Lewat program milik Kementerian PU ini, infrastruktur jalan dan jembatan di daerah tetap dapat dibangun secara masif.
“Dampak program IJD ini sangat luar biasa bagi masyarakat kita di tengah keterbatasan anggaran daerah. Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari peran Ketua Komisi V DPR RI, Bapak Lasarus, yang selalu mengawal langsung setiap usulan pembangunan dari Kapuas Hulu di tingkat pusat,” pungkasnya. (fik)
Editor : Miftahul Khair