SUKADANA – Penjabat (Pj) Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, turut serta dalam Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalbar, Selasa (9/1).
Kegiatan ini tidak hanya memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, tetapi juga menjadi bukti komitmen pemerintah daerah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
Romi mengapresiasi profesionalisme BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat dalam pemeriksaan yang dilakukan. Dia juga mengucapkan terima kasih atas rekomendasi perbaikan yang disampaikan untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang berjalan di Kabupaten Kayong Utara.
Romi menegaskan bahwa pemeriksaan oleh BPK RI telah dilaksanakan dengan integritas, independensi, dan profesionalisme, sesuai dengan kaedah yang berlaku tinggi.
Secara terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara, Sarnawi, menyampaikan terima kasih kepada Ketua dan Tim Auditor BPK RI Perwakilan Kalbar atas dedikasi mereka dalam menyajikan laporan hasil pemeriksaan kinerja terkait penurunan penanganan stunting di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2023.
Sarnawi menekankan urgensi kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat, dalam mengatasi tantangan penurunan kasus stunting. Dia menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah daerah Kayong Utara dalam mengatasi stunting.
Acara ini, menurutnya, menjadi moment penting untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas keuangan, dengan komitmen untuk bekerja sama lebih erat dengan BPK, guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan kinerja.
Rapat ini dihadiri oleh Pj. Bupati Kayong Utara Romi Wijaya, Ketua DPRD Kayong Utara Sarnawi, Kepala Inspektorat Oma Zulfithansyah, dan Kepala Bapedalidbang Kabupaten Kayong Utara Tasfirani.
Penyerahan berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat, menandai langkah positif dalam meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara di Kabupaten Kayong Utara. (dan/Prokopim)
Editor : A'an