PONTIANAK POST – Penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026 di Kabupaten Kayong Utara mulai memunculkan gerakan sosial di tingkat desa.
Di Desa Nipah Kuning, Kecamatan Simpang Hilir, mantan Sekretaris Desa setempat memilih turun langsung ke masyarakat untuk meredam potensi konflik dan mencegah penyebaran informasi liar.
Tokoh masyarakat sekaligus mantan Sekdes Nipah Kuning, Jauhari, menyatakan siap menyosialisasikan informasi resmi terkait penundaan Pilkades hingga ke dusun-dusun warga.
Menurutnya, situasi seperti ini rawan memunculkan kesalahpahaman apabila masyarakat tidak mendapatkan penjelasan yang utuh mengenai alasan penundaan.
“Saya berkomitmen menyampaikan informasi yang benar supaya masyarakat tidak termakan isu yang belum jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman di tengah warga,” ujarnya kepada Pontianak Post, Kamis (14/5).
Berbekal pengalaman di pemerintahan desa, Jauhari mengaku memahami mekanisme kebijakan dan pentingnya komunikasi langsung kepada masyarakat. Ia bahkan siap mendatangi kelompok warga untuk menjelaskan latar belakang keputusan penundaan Pilkades serentak tersebut.
Langkah itu, kata dia, dilakukan demi menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah perubahan tahapan demokrasi desa.
“Perbedaan pendapat itu biasa, tetapi persatuan dan keamanan desa harus tetap dijaga bersama,” katanya.
Tak hanya fokus pada sosialisasi, Jauhari juga mengajak tokoh agama, tokoh adat, pemuda, serta perangkat desa ikut menjaga ketertiban masyarakat hingga jadwal baru Pilkades ditetapkan pemerintah.
Ia memastikan tetap mendukung jalannya pemerintahan desa yang saat ini masih berjalan sambil menunggu keputusan resmi dari pemerintah daerah.
Di sisi lain, sikap Jauhari mendapat respons positif dari warga setempat.
Kehadiran tokoh yang pernah terlibat langsung dalam pemerintahan desa dinilai mampu menjadi penengah di tengah beragam respons masyarakat terkait penundaan Pilkades.
Hingga kini, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara belum mengumumkan jadwal baru pelaksanaan Pilkades serentak 2026. Pemerintah disebut masih melakukan kajian sebelum menetapkan tahapan lanjutan. (dan)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro