PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terus mendorong peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara, Erwin Sudrajat saat membuka kegiatan Capacity Building Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Tahun 2026 dengan tema “Optimalisasi Peran Bendahara dalam Penguatan Ekosistem Transaksi Digital Pemerintah Daerah”.
“Bendahara adalah mesin penggerak dalam transformasi digital pemerintah daerah. Keberhasilan digitalisasi keuangan sangat bergantung pada kompetensi, integritas, dan kemampuan adaptasi para bendahara terhadap perkembangan teknologi,” ungkap Sekda, bertempat di Aula Bank Kalbar, Sukadana, Rabu (15/5).
Ia menegaskan bahwa elektronifikasi transaksi pemerintah daerah saat ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif.
"Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan di tengah perkembangan teknologi dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien,” tegasnya.
Baca Juga: Kasus DBD di Kayong Utara Naik Jadi 14 Orang, Dinkes Gencarkan Fogging dan PSN 3M Plus
Menurutnya, penerapan ETPD menjadi langkah strategis dalam mendorong sistem keuangan daerah yang lebih aman dan modern, sekaligus meminimalkan potensi kebocoran pada sektor pendapatan maupun belanja daerah.
“Melalui ETPD, kita mendorong sistem keuangan daerah yang lebih modern, aman, serta mampu meminimalkan potensi kebocoran pendapatan dan belanja daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sekda Erwin menyampaikan pemerintah daerah terus mendorong percepatan elektronifikasi transaksi baik pada sisi pendapatan daerah seperti pajak dan retribusi, maupun pada sistem belanja daerah.
Ia menjelaskan bahwa pemanfaatan instrumen digital seperti Cash Management System (CMS), Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), hingga optimalisasi QRIS menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola keuangan yang bersih dan efektif.
“Tantangan kita ke depan bukan lagi soal bisa atau tidak bisa, tetapi seberapa cepat kita mampu beradaptasi. Teknologi digital harus menjadi mitra kerja untuk mempermudah penatausahaan keuangan dan meminimalkan risiko kesalahan administrasi maupun risiko hukum,” jelasnya.
Baca Juga: Sekda Mempawah Minta Seluruh Perangkat Desa Terdaftar Program BPJS Ketenagakerjaan
“Saya mengapresiasi dukungan Bank Kalbar dan Bank Indonesia yang terus bersinergi membangun infrastruktur dan ekosistem digital di daerah ini. Sinergi ini harus terus kita jaga agar Kayong Utara tidak tertinggal dari daerah lain dalam capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah,” tambahnya. (dan)
Editor : Hanif