PONTIANAK - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang menyoroti abrasi pantai yang terjadi di Ketapang. Jika tidak segera ditanggulangi, maka akan berdampak pada kawasan permukiman di sekitar pantai. Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi IV DPRD Ketapang berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 Pontianak, Rabu (8/1).
Koordinasi ini dalam rangka membahas upaya penanggulangan abrasi yang berdampak langsung pada lingkungan dan perekonomian masyarakat, terutama yang bermukim di pesisir.
Ketua Komisi IV, Riyan Heryanto, mengatakan koordinasi ini dilakukan untuk mencari solusi konkret terhadap permasalahan abrasi yang sudah terjadi di beberapa titik pantai di Ketapang. Mulai dari Kecamatan Matan Hilir Utara, Muara Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Selatan, dan Kecamatan Kendawangan.
"Kondisi abrasi yang semakin parah ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak pada penghidupan masyarakat, khususnya para nelayan dan pelaku usaha pariwisata. Kami ingin mencari langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang tepat," kata Riyan.
Wakil Ketua Komisi IV, Nasdiansyah, menambahkan ketahanan pesisir sangat penting dalam menjaga kestabilan lingkungan dan perekonomian daerah. Selain dampaknya terhadap kehidupan masyarakat pesisir, abrasi juga mengancam potensi pariwisata yang ada di Ketapang, seperti pantai yang menjadi salah satu daya tarik utama.
"Kami berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 Pontianak dapat menghasilkan solusi jangka panjang," harapnya.
Dia menjelaskan, abrasi pantai juga mempengaruhi daya tarik wisata alam yang menjadi salah satu unggulan Kabupaten Ketapang. "Kami berharap langkah-langkah mitigasi yang diambil tidak hanya mengatasi abrasi, tetapi juga dapat mempertahankan dan mengembangkan potensi pariwisata di daerah pesisir," ungkapnya.
Dalam koordinasi ini, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 Pontianak mengaku siap mendukung penuh upaya penanggulangan abrasi dengan berbagai program teknis, seperti pembangunan struktur pemecah gelombang dan rekayasa pesisir. Mereka juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir.
Ini merupakan langkah positif yang diharapkan dapat membawa dampak positif dalam jangka panjang. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pendanaan dan implementasi program secara tepat waktu. Koordinasi ini diharapkan dapat memicu diskusi lebih lanjut dan langkah konkret dalam upaya bersama menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pesisir Ketapang. (afi)
Editor : A'an