PONTIANAK POST - Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) penguatan kepala daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jogja Expo Canter (JEC), Yogyakarta, Rabu (19/3). Acara ini juga dihadiri Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh dan Pj Sekda Ketapang, Dedy Shopiardi. Acara ini dihadiri oleh kepala daerah seluruh Indonesia, termasuk gubernur, wali kota, bupati, serta ketua DPRD dari seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia.
Rakor ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Selain sesi diskusi dan pengarahan, acara ini juga menjadi momen penghargaan bagi daerah yang memiliki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tertinggi di Indonesia.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah yang mampu menjaga integritas dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Dalam forum ini, KPK menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa kompromi serta menyoroti pentingnya pengawasan ketat dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, mengatakan bahwa kepala daerah memiliki kekuatan luar biasa karena telah melaluiberbagai tahapan politik. Oleh karena itu, mereka harus menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi. "KPK bisa hadir di mana saja tanpa diketahui. Kami menempatkan orang-orang di wilayah prioritas dan terus mengawasi jalannya pemerintahan di daerah," ungkapnya.
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk melawan dan memberantas korupsi. "Kami beromitmen terhadap pemberantasan dan pencegahan korupsi di Ketapang," tegas Alex. Tak hanya di kalangan eksekutif, langkah tersebut juga mendapatkan dukungan dari legislatif. "Pemberantasan korupsi harus dilakukan oleh semua pihak dan tanpa kompromi serta menyoroti pentingnya pengawasan ketat dalam tata kelola pemerintahan daerah," ungkap Alex.
Setiap ASN di Ketapang harus memahami bahwa kepercayaan publik adalah amanah yang tidak boleh disalahgunakan. "Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan pemerintahan. Pencegahannya harus dilakukan secara multisektor dan multisegmen agar negara bisa dikelola lebih bersih dan bermartabat," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal kebijakan daerah agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Dia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Pemerintah daerah harus menjadi contoh dalam tata kelola yang baik," papar Sholeh. Setelah mengikuti rakor ini, Ketua DPRD Ketapang memastikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Bupati Ketapang dalam mengimplementasikan langkah-langkah konkret untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. (afi)
Editor : A'an