PONTIANAK POST - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, menyoroti kurangnya tindak lanjut kritik yang disampaikan kepada eksekutif. Hal ini disampaikan Sholeh saat memimpin rapat kerja Pansus I terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ketapang 2024, Rabu (9/4).
Sholeh menyampaikan pandangan tajam terkait hubungan antara DPRD dengan pemerintah daerah selama ini. "Perlu saya sampaikan bahwa berbagai kritik dan masukan dari anggota dewan selama ini seringkali tidak mendapatkan tindak lanjut yang semestinya dari pihak eksekutif. Padahal perlu digarisbawahi, bahwa kami para anggota DPRD tidak anti terhadap pemerintah," tegas Sholeh.
Dia menambahkan bahwa sikap kritis DPRD adalah bagian dari upaya membangun sinergi yang sehat antara legislatif dan eksekutif untuk kemajuan Kabupaten Ketapang.
"Saya harap ke depan, Pansus lebih menekankan agar setiap rekomendasi DPRD benar-benar dikawal dan diperjuangkan agar dilaksanakan oleh pemerintah daerah," pintanya.
Menurutnya, rapat ini menjadi momentum penting dalam mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 2024. Melalui pembahasan pasal demi pasal dalam dokumen LKPJ, DPRD bertekad untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
"Dengan semangat kolaborasi dan pengawasan yang konstruktif, DPRD Ketapang memastikan bahwa aspirasi masyarakat benar-benar menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan daerah," ungkapnya.
Ketua Pansus I, Nasdiansyah, mengatakan pembahasan LKPJ ini merupakan momen evaluatif yang sangat penting, sehingga dibutuhkan masukan yang komprehensif dari seluruh anggota.
"Saya berharap dalam forum ini rekan-rekan Pansus bisa memberikan arahan, masukan dan pendalaman terhadap berbagai sektor yang tercantum dalam dokumen LKPJ, agar hasil akhir dari pembahasan ini benar-benar representatif dan menyentuh kebutuhan masyarakat," ujarnya. (afi)
Editor : Hanif