PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama PT Mopakha dan sejumlah pemangku kepentingan dari sektor kehutanan, akademisi, dan organisasi masyarakat menggelar seminar panel MPK I tahun 2025, di salah satu hotel di Kota Ketapang, Rabu (16/7).
Seminar ini mengangkat tema "Peran Multiusaha Kehutanan dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Kabupaten Ketapang".
Acara itu dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Maryadi Asmu’ie. Dia menyoroti pentingnya pendekatan multiusaha dalam pengelolaan hutan, sebagai solusi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melestarikan lingkungan, dan memperkuat peran masyarakat adat.
"Multiusaha kehutanan bukan sekadar konsep teknis, melainkan instrumen penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang berbasis masyarakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal," katanya.
Dia menjelaskan, wilayah Ketapang memiliki karakteristik alam yang khas serta potensi sumber daya hutan yang besar, sehingga sangat relevan untuk menjadi pilot project pendekatan multiusaha kehutanan.
Seminar ini menghadirkan beragam pembicara dari berbagai sektor. Di antaranya Direktur Utama PT Mopaka, Syamsul Budiman, akademisi dari IPB University dan Universitas Tanjungpura, serta perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hadir pula NGO lokal seperti Yayasan Palung dan Yayasan Webe.
Dalam seminar ini dibahas berbagai tantangan dan potensi pengelolaan hutan di Ketapang, termasuk implementasi multiusaha kehutanan, jasa lingkungan, pengembangan ekowisata, hingga keterlibatan masyarakat lokal dalam model kemitraan hutan. (afi)
Editor : Hanif