PONTIANAK POST - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ketapang 2026. Pengesahan tersebut dilaksanakan pada rapat paripurna, Jumat (28/11). Dalam rapat tersebut seluruh fraksi di DPRD Ketapang menyetujui Raperda tersebut untuk disahkan menjadi Perda. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh.
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, mengapresiasi kehadiran 42 anggota DPRD Ketapang dalam rapat tersebut. Kehadiran ini bukan hanya yang terbanyak sepanjang pelaksanaan rapat paripurna, tetapi juga menjadi bukti keinginan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah untuk mewujudkan Ketapang yang berkeadilan, maju, dan mandiri.
Alex menegaskan bahwa pembangunan di Ketapang tidak boleh terhenti meskipun dana transfer pusat mengalami pengurangan hingga Rp500 miliar. "Pembangunan tidak boleh berhenti. Pembangunan akan terus berlanjut," tegas Alex.
Dia menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan efisiensi anggaran. Termasuk memperkuat pola pembangunan infrastruktur secara gotong royong yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, dan perusahaan, sehingga percepatan pembangunan tetap terjaga meskipun terjadi keterbatasan anggaran.
Dengan keinginan bersama tersebut, Alex berharap Ketapang dapat terus maju, berkembang, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Kami akan terus bekerja sama dengan DPRD, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Kabupaten Ketapang yang berkeadilan, maju, dan mandiri," harapnya. (afi)
Editor : Hanif