PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Ketapang berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan ini diberikan setelah ketiga provinsi ini dilanda bencana banjir.
Keputusan tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto, pada Kamis (4/12). Rapat ini digelar bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bagian Hukum, dan Inspektorat Ketapang.
Repal mengatakan, Pemkab Ketapang akan menyalurkan bantuan melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan ini merupakan bentuk nyata solidaritas Pemerintah Kabupaten Ketapang terhadap daerah-daerah yang sedang mengalami musibah.
"Kita tidak perlu lagi berdiskusi apakah akan membantu atau tidak, tentu Kabupaten Ketapang siap membantu. Ini merupakan bentuk kepedulian dan rasa sepenanggungan kita terhadap saudara-saudara di provinsi lain yang tengah menghadapi bencana," kata Sekda.
Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa mekanisme penggunaan BTT akan dilaksanakan secara tertib administrasi dan sesuai ketentuan hukum agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
"Kami akan memastikan bahwa proses penyaluran bantuan berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran," tegasnya.
"Kita tetap harus berhati-hati dalam penggunaan anggaran. Niat baik harus diikuti dengan tata kelola yang baik pula. Semua prosedur hukum dan mekanisme keuangan akan kita patuhi," lanjut Repal.
Selain membahas bantuan untuk daerah terdampak, rapat ini juga menyoroti kondisi Kabupaten Ketapang sendiri yang tergolong sebagai wilayah rawan bencana, terutama banjir dan kebakaran lahan.
Oleh karena itu, Pemkab Ketapang tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah agar bantuan yang diberikan proporsional dan tidak mengganggu program prioritas daerah.
Repal berharap bantuan ini dapat segera disalurkan untuk meringankan beban masyarakat terdampak, sekaligus memperkuat kerja sama dan semangat gotong royong antar pemerintah daerah di seluruh Indonesia. (afi)
Editor : Hanif