PONTIANAK POST - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menggelar rapat khusus membahas arah kebijakan fiskal nasional dan strategi daerah pasca penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Rapat ini digelar di Jakarta pada Senin (15/12). Forum nasional ini dihadiri pimpinan dan anggota DPRD kabupaten dari seluruh Indonesia. Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, hadir langsung dalam forum ini.
Dalam forum tersebut, Sholeh menegaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan daerah tetap berjalan efektif meskipun terjadi penyesuaian TKD.
"Penyesuaian TKD tidak boleh menjadi penghambat pembangunan. Ini harus menjadi momentum bagi daerah untuk memperkuat perencanaan, meningkatkan kualitas belanja, serta menggali potensi pendapatan asli daerah agar ekonomi lokal tetap tumbuh," katanya.
Pada kesempatan itu, Sholeh dipercaya menjadi moderator diskusi, dengan narasumber dari Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Dalam Negeri. Diskusi membahas penguatan UMKM, peningkatan kualitas belanja daerah, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
Kementerian keuangan menjelaskan bahwa kebijakan fiskal nasional saat ini diarahkan pada peningkatan belanja yang berdampak langsung ke masyarakat, seperti bantuan sosial, subsidi energi, pembiayaan UMKM, dan jaminan kesehatan, seiring dengan perbaikan tata kelola keuangan di tingkat pusat dan daerah.
Kementerian keuangan juga menjelaskan, TKD tahap pertama telah dirilis dan disampaikan langsung kepada Menteri Keuangan, Purbaya dengan nilai sekitar Rp40 triliun, dan seluruhnya telah berjalan sesuai ketentuan.
Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, pemerintah saat ini fokus pada penataan dan perbaikan tata kelola. Pada semester kedua, akan dilakukan upaya upaya perbaikan lanjutan, khususnya bagi daerah yang menunjukkan komitmen kuat dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah, sehingga berpeluang memperoleh penguatan dukungan fiskal.
Rapat nasional ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Adkasi dan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai komitmen bersama dalam mendorong pemberdayaan UMKM di daerah. Selain agenda kebijakan, kegiatan ini turut diisi dengan Adkasi Peduli Bencana, berupa penyerahan bantuan kemanusiaan dari Adkasi kepada Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya diserahkan kepada perwakilan Koordinator Wilayah Adkasi Sumatera untuk disalurkan ke daerah terdampak bencana. (afi)
Editor : Hanif