PONTIANAK POST – Pemerinta Kabupaten Ketapang angkat bicara soal tuntutan mahasiswa di Pontianak, perihal teror Air Upas. Sekretaris Daerah Ketapang, Repalianto menyebut, pihaknya terus bergerak memperkuat koordinasi. Upaya ini dilakukan untuk meredam ketegangan sekaligus memastikan perlindungan bagi masyarakat di wilayah terdampak.
Repalianto, menyebut ia telah memimpin rapat koordinasi lintas sektor, Sabtu (25/4). Pertemuan tersebut melibatkan perangkat daerah, unsur kecamatan, serta aparat keamanan untuk membahas perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
Rapat ini menjadi langkah awal untuk merumuskan penanganan yang lebih terarah terhadap rangkaian aksi teror yang terjadi di Air Upas. “Pertemuan ini bertujuan untuk mengumpulkan data secara lengkap sekaligus merumuskan langkah penanganan yang tepat,” ujar Repalianto.
Ia menegaskan bahwa keakuratan data menjadi kunci dalam menentukan kebijakan. Karena itu, seluruh pihak diminta menyusun laporan yang komprehensif, mulai dari kronologi kejadian hingga langkah-langkah yang telah dilakukan di lapangan.
“Kita ingin laporan yang disampaikan benar-benar lengkap, mulai dari kronologi kejadian, data peristiwa, hingga langkah-langkah yang sudah dilakukan. Jangan sampai ada informasi yang tidak akurat,” tegasnya.
Hasil rapat tersebut nantinya akan diformalkan sebagai laporan resmi Bupati Ketapang kepada Gubernur Kalimantan Barat, sebagai dasar pengambilan keputusan di tingkat provinsi.
Tak hanya membahas kondisi terkini, rapat juga menyoroti langkah antisipatif ke depan. Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga stabilitas lingkungan.
Repalianto memastikan, pemerintah tidak akan abai terhadap situasi yang berkembang. Kehadiran negara, menurutnya, harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam kondisi yang mengancam rasa aman. “Pemkab Ketapang memastikan akan terus hadir dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam menangani persoalan keamanan yang terjadi,” tegasnya.
Dengan sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, diharapkan kondisi di Air Upas dapat segera pulih. Upaya pemulihan ini tidak hanya menyasar keamanan, tetapi juga membangun kembali rasa percaya di tengah masyarakat yang terdampak konflik. “ Mari kita ciptakan kondisi yang kondusif tanpa adanya aksi teror,” pungkasnya.
Baca Juga: Akselerasi Perlindungan KI di Kalbar, Kemenkum Gandeng DJKI Dorong Sektor Olahraga
DPO Bernama Jaka
Rentetan teror di Air Upas bukan peristiwa tunggal. Dalam kurun lebih dari satu tahun, sedikitnya 37 kasus pembakaran pondok dan rumah warga terjadi, disertai aksi penembakan yang menambah ketakutan masyarakat.
Situasi ini memaksa pemerintah daerah dan aparat keamanan duduk satu meja. Pada Selasa (7/4) lalu, Rapat koordinasi lintas sektor digelar di Kantor Bupati Ketapang, dipimpin Alexander Wilyo, dan dihadiri unsur TNI-Polri serta pemerintah daerah.
Kapolres Ketapang, Muhammad Harris, mengungkapkan bahwa rangkaian teror telah berlangsung sejak Februari 2025. Hingga kini, polisi menetapkan satu orang dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berinisial Jaka, namun diduga pelaku lebih dari satu orang.
“Identitas pelaku lainnya masih dalam proses penyelidikan,” ujarnya.
Di tengah upaya pengungkapan kasus, patroli malam bersama warga terus dilakukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku. Dugaan motif pun mengarah pada kepentingan tertentu yang ingin menciptakan ketakutan agar masyarakat meninggalkan lahan mereka. (afi/ars)
37 PEMBAKARAN DALAM SETAHUN
AWAL KEJADIAN (FEBRUARI 2025)
Pembakaran pertama terjadi
Sasaran pondok/gudang di kebun sawit
Pelaku orang tak dikenal
TEROR MELUAS (SEPANJANG 2025)
Kasus terus bertambah
Lokasi di Desa Gahang & Petuakan
Mulai muncul penembakan
ESKALASI (Awal 2026)
Intensitas pembakaran meningkat
Aktivitas warga terganggu
Warga mulai takut ke kebun
PERKEMBANGAN TERAKHIR
Polisi tetapkan 1 DPO bernama Jaka
Penyelidikan masih berjalan
Pemerintah terus berkoordinasi
Patroli malam bersama warga
Editor : Hanif