PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Ketapang menaikkan status penanganan bencana dari siaga menjadi Tanggap Darurat Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Keputusan tersebut diambil setelah kebakaran melanda 15 dari 20 kecamatan hingga awal September 2026 dan berdampak pada lingkungan, kualitas udara, kesehatan, serta ketersediaan air bersih.
Penetapan status dilakukan dalam rapat yang dipimpin Bupati Ketapang Alexander Wilyo di Kantor Bupati Ketapang, Rabu (2/9/2026). Rapat dihadiri Forkopimda, perangkat daerah, serta camat dan kepala desa secara daring.
Alex mengatakan status tanggap darurat menjadi dasar untuk mengerahkan seluruh sumber daya secara lebih cepat dan maksimal. Pemadaman saat ini melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan, masyarakat, serta personel bantuan dari luar Kalimantan. Namun, tantangan utama bukan lagi jumlah personel, melainkan keterbatasan sumber air dan sarana pemadaman di lokasi yang sulit dijangkau. Pemkab Ketapang meminta pemerintah pusat meningkatkan intensitas operasi water bombing, khususnya di wilayah pedalaman dan lahan mineral.
Baca Juga: Karhutla Landak Kian Mengkhawatirkan, Bupati Karolin Tempuh “Jalur Langit” Lewat Doa Bersama
Dua helikopter bantuan BNPB telah berada di Bandara Rahadi Oesman Ketapang. Satu digunakan untuk water bombing, sedangkan lainnya untuk patroli dan survei udara. Pemkab juga meminta dukungan Penerbad serta Pertamina untuk menjamin ketersediaan avtur selama masa tanggap darurat.
“Keberadaan helikopter water bombing tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal apabila ketersediaan avtur tidak terpenuhi,” ujar Alex.
Selain penanganan kebakaran, pemerintah memperhatikan dampak kabut asap terhadap kesehatan. Kualitas udara di Ketapang mencapai ISPU sekitar 300 atau kategori sangat tidak sehat. Dinas Kesehatan mencatat 803 kasus ISPA yang berkaitan dengan memburuknya kualitas udara. Alex meminta fasilitas kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan serta mengimbau masyarakat menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Warga juga diminta menghindari perjalanan ke wilayah yang terdampak asap tebal, termasuk Jalan Pelang jika kondisi semakin membahayakan.
Status tanggap darurat diharapkan mempercepat mobilisasi sumber daya, memperkuat dukungan pemerintah pusat dan provinsi, serta meningkatkan efektivitas penanganan Karhutla dan dampaknya terhadap masyarakat. (afi)
Editor : Miftakhair