SUNGAI RAYA – Pj Bupati Kubu Raya, Syarif Kamaruzaman, bersama Ketua DPRD Kubu Raya, Agus Sudarmansyah, Selasa (6/8) menandatangani nota kesepakatan mengenai Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Kegiatan di Ruang Sidang DPRD Kubu Raya ini dihadiri sejumlah anggota legislatif dan eksekutif.
Syarif Kamaruzaman mengutarakan bahwa nota kesepakatan ini merupakan hasil dari pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif, yang mencerminkan kemitraan harmonis antara pemerintah kabupaten dan DPRD.
“KUPA-PPAS untuk tahun anggaran 2024 ini merupakan arah umum kebijakan anggaran dari pemerintah daerah dalam konteks perubahan,” kata Kamaruzaman usai acara penandatanganan.
Dia menegaskan bahwa perubahan anggaran dilakukan karena adanya dinamika dan perkembangan situasi yang terjadi selama masa penganggaran tahun 2024, baik dalam hal penerimaan keuangan daerah maupun faktor lainnya.
“Sehingga memang APBD itu harus dilakukan perubahan dalam konteks penataan belanja-belanja daerah,” ucapnya.
Kamaruzaman menerangkan bahwa yang ditandatangani antara eksekutif dan legislatif ini adalah nota kesepakatan, bukan peraturan daerah. “Baru nota kesepakatan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara,” terangnya.
Penandatanganan nota kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan APBD ini menjadi langkah awal dalam proses perubahan anggaran, yang nantinya akan diikuti dengan pembahasan lebih lanjut hingga mencapai tahap pengesahan peraturan daerah.
Proses ini menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kubu Raya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta responsif terhadap perubahan dan dinamika yang terjadi.
“Melalui kesepakatan ini, diharapkan alokasi anggaran dapat lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kubu Raya. Tentunya dengan kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci sukses dalam menciptakan kebijakan anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah,” pungkasnya. (ash)
Editor : A'an