PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kubu Raya, menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan longsor (Batingsor) setelah banjir merendam tiga desa di Kecamatan Sungai Ambawang selama lebih dari sepekan. Kepala BPBD Kubu Raya, Hery Purwoko, menyatakan bahwa status tanggap darurat ini berlaku mulai 10 hingga 24 Maret 2025.
Menurut Hery, setelah masa tanggap darurat berakhir, fokus utama akan beralih pada dampak pascabanjir bagi masyarakat. Status bencana akan bergeser ke tahap transisi tanggap darurat, yang dapat berlangsung antara 14 hari hingga tiga bulan.
"Dalam masa transisi ini, kami akan mengakomodasi kebutuhan masyarakat terdampak, terutama dalam proses pemulihan pascabanjir," ujarnya kepada Pontianak Post, Minggu (16/3) di Sungai Raya.
Sebagai langkah penanggulangan banjir jangka panjang, BPBD Kubu Raya telah mengusulkan pembangunan waduk untuk menampung air dari hulu saat musim hujan. Selain itu, normalisasi sungai terus dilakukan guna mengurangi dampak banjir. "Rekan-rekan sudah mulai mengerjakan normalisasi sungai. Selain itu, perbaikan jalan di Trans Kalimantan juga tengah berlangsung," jelas Hery.
Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan waduk memerlukan kajian mendalam, termasuk penentuan lokasi yang tepat, apakah berada di dalam wilayah kecamatan atau kabupaten. "Kami tidak hanya fokus menyelesaikan masalah di hilir, tetapi juga di hulu," tambahnya.
Direktur Sistem Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Agus Wibowo, dalam kunjungannya ke Kantor Bupati Kubu Raya pada 12 Maret lalu, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan kajian untuk mengidentifikasi akar penyebab banjir serta solusi yang dapat diterapkan.
"Kami melihat upaya penanganan banjir di Kubu Raya sudah cukup baik, seperti pengerukan sungai serta distribusi bantuan makanan siap saji dan layanan kesehatan gratis bagi warga terdampak," ujarnya.
Penata Penanggulangan Bencana BNPB, Abdul Hafiz, menjelaskan bahwa penyebab utama banjir di Kubu Raya meliputi curah hujan tinggi di hulu sungai, pendangkalan alur sungai, serta pasang rob yang menyebabkan air menggenang lebih lama. Selain itu, perubahan penggunaan lahan di hulu sungai serta peralihan rumah panggung ke rumah tapak turut meningkatkan risiko banjir.
"Kami juga menerima masukan bahwa aktivitas pertambangan ilegal menyumbang sedimentasi sungai yang memperparah kondisi banjir," ungkap Hafiz. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya rehabilitasi sungai, penguatan tata kelola ruang, serta penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal yang merusak lingkungan.
Sementara itu, pada Jumat (14/3), Bupati Kubu Raya, Sujiwo, kembali meninjau kondisi banjir di Kecamatan Sungai Ambawang guna memastikan distribusi bantuan berjalan lancar. Berdasarkan laporan pihak kecamatan, sebanyak 2.722 rumah terdampak banjir masih membutuhkan bantuan, sementara hingga saat ini, 1.330 paket sembako telah disalurkan.
"Hari ini kami memenuhi kekurangan dengan menyalurkan 1.500 paket sembako secara proporsional," ujar Sujiwo. Dari jumlah tersebut, 500 paket berasal dari pihak ketiga, sementara 1.000 paket lainnya merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
Dapur umum tetap beroperasi meskipun masa tanggap darurat secara regulasi telah berakhir. "Jika masih dibutuhkan, kami akan berkoordinasi dengan Pak Gubernur untuk memperpanjang layanan dapur umum," tambahnya.
Sujiwo menegaskan bahwa mitigasi bencana di Kubu Raya melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan berbagai elemen masyarakat. "Meskipun sudah diupayakan secara optimal, tentu masih ada kekurangan. Sebagai kepala daerah, saya meminta maaf dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu," tutup Sujiwo. (ash)
Editor : A'an