PONTIANAK POST — Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui peningkatan sistem pencegahan korupsi. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kubu Raya, Yusran Anizam, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi yang digelar secara virtual oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (21/5). “Evaluasi dari KPK menjadi bahan penting bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” ujar Yusran kepada wartawan di Kantor Bupati Kubu Raya.
Dalam rakor tersebut, KPK menyampaikan sejumlah zona rawan korupsi yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Yusran mengakui masih terdapat beberapa indikator pencegahan korupsi yang dinilai lemah di Kubu Raya. “Evaluasi ini mencakup banyak indikator, termasuk yang masih lemah. Ini menjadi perhatian serius kami untuk segera melakukan pembenahan secara menyeluruh,” katanya.
Ia menambahkan, Bupati Kubu Raya telah memberikan arahan tegas agar hasil evaluasi dijadikan pedoman dalam memperkuat sektor-sektor yang rentan. Pemerintah daerah akan melakukan pembenahan secara terintegrasi, berkelanjutan, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan. “Pak Bupati telah menginstruksikan agar seluruh jajaran melakukan perbaikan menyeluruh. Konsolidasi internal dan sosialisasi ke eksternal juga akan terus ditingkatkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yusran menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh perangkat daerah, mitra kerja, dan masyarakat dalam upaya reformasi birokrasi yang bersih dan efektif. “Pembenahan ini tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah. Keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat, menjadi elemen penting dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi,” tegasnya.
Yusran berharap melalui evaluasi sistem Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang dilakukan KPK, Kubu Raya dapat membangun fondasi pemerintahan yang berintegritas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Pemerintahan yang bersih dan berdaya saing hanya bisa dicapai jika semua pihak berkomitmen dan menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab,” tutupnya. (ash)
Editor : Hanif