PONTIANAK POST — Di tengah upaya percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), ribuan anak di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, masih menghadapi tantangan berat dalam mengakses pendidikan. Wilayah yang terletak di daerah perbatasan dan kepulauan ini menjadi salah satu contoh nyata ketimpangan akses pendidikan di Indonesia.
Agus Sudarmansyah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Barat sekaligus putra asli daerah tersebut, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi ini. Ia menegaskan bahwa banyak desa terutama dusun di beberapa wilayah tersebut tidak memiliki sekolah dasar (SD) hingga jenjang menengah pertama (SMP), apalagi sekolah menengah atas (SMA).
“Tidak ada lagi anak yang bersekolah. Memang pemerintah daerah ini harus ada terobosan. Ada inovasi terkait dengan pengentasan angka buta huruf yang sangat tinggi,” ujar Agus saat ditemui di ruang fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar.
Kondisi geografis menjadi salah satu faktor utama. Kecamatan Batu Ampar merupakan kawasan kepulauan yang terpencil dan sulit dijangkau. Desa-desa seperti Tanjung Beringin bagian dari pulau Batu Ampar hanya bisa dicapai melalui jalur laut, seringkali memakan waktu berjam-jam dari pusat kecamatan.Hal ini membuat pembangunan infrastruktur pendidikan menjadi sangat kompleks.
"Di Dusun Simpangaur, Desa Tanjung Beringin, misalnya. Di sana bahkan belum ada bangunan SD. Anak-anak rata-rata tidak sekolah karena tidak ada sarana," lanjut Agus.
Bahkan untuk dusun yang sudah memiliki SD, seperti Dusun Cabang Ruan di Desa Batu Ampar, kendala tetap muncul setelah mereka tamat SD. Untuk melanjutkan ke SMP, para siswa harus rela meninggalkan keluarga dan tinggal di desa lain atau bahkan ke ibu kota kecamatan yang jaraknya sangat jauh.
"Jarak tempuh yang jauh membuat banyak anak putus sekolah. Mereka tidak punya pilihan selain menyerah pada kondisi," tutur mantan Ketua DPRD Kubu Raya ini.
Menurut Agus, solusi tidak harus selalu berupa bangunan fisik sekolah. Pemerintah diminta lebih kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi, seperti program sekolah jarak jauh, sekolah filial, atau sekolah terbuka.
"Ini kan memang terkendala oleh geografis. Tetapi saya pikir pemerintah daerah tidak boleh menyerah. Kalau kewenangan pendidikan dasar adalah kabupaten, maka pemerintah tingkat kabupaten harus membuat terobosan," katanya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi, terutama dalam penyelenggaraan pendidikan menengah atas (SMA). Menurutnya, jika kewenangan SMA ada di tangan provinsi, maka gubernur dan dinas terkait harus turun tangan memberikan akses bagi anak-anak di daerah terpencil.
"Yang penting adalah bagaimana anak-anak itu bisa sekolah. Metode pendidikannya seperti apa juga ? Yang penting bukan istilahnya apa, tapi hasilnya. Harus ada solusi agar mereka bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus meninggalkan kampung halaman," tandasnya.
Pemerintah daerah diharapkan segera merancang program pendidikan alternatif yang dapat menjangkau pelosok. Tanpa intervensi cepat, ancaman generasi yang tertinggal di wilayah terluar akan semakin nyata.(den)
Editor : Hanif