PONTIANAK POST — Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menegaskan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) merupakan tahapan krusial dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bermuara pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Ia menekankan agar seluruh rangkaian perencanaan hingga pengesahan APBD dapat dipercepat.
Menurut Sujiwo, musrenbang bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari rangkaian proses perencanaan pembangunan yang berjenjang dan terstruktur hingga menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD.
“Musrenbang ini adalah tahapan menuju Perda APBD. Dimulai dari musyawarah dusun, musrenbang desa, konsultasi publik, musrenbang kecamatan, penyusunan RKPD, hingga RAPBD yang dibahas bersama DPRD dan TAPD. Setelah disepakati, DPRD mengesahkan APBD menjadi Perda,” ujar Sujiwo, Jumat (30/1) usai membuka Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Sungai Raya, di Aula Menanjak, Kecamatan Sungai Raya.
Dia menegaskan, Perda APBD memuat amanat pelayanan publik yang merupakan hak seluruh rakyat. Karena itu, semakin cepat APBD disahkan dan dilaksanakan, maka semakin cepat pula hak-hak masyarakat dapat terpenuhi.
“Kalau APBD cepat diketuk dan cepat dilaksanakan, maka hak-hak rakyat akan segera sampai. Itu tujuan utama kita,” tegasnya.
Sujiwo menyampaikan, pemerintah kabupaten mendorong agar musrenbang kecamatan tahun ini dipercepat. Seluruh Musrenbang kecamatan ditargetkan rampung pada Januari. Selanjutnya, Musrenbang kabupaten diharapkan dapat diselesaikan sebelum Ramadan.
Untuk pelaksanaan pembangunan, Sujiwo menargetkan seluruh pekerjaan infrastruktur, baik lelang maupun non-lelang, sudah harus tuntas paling lambat Juni hingga Juli.
“Kita masih fokus pada infrastruktur karena mandatory spending-nya cukup tinggi, sekitar 40 persen. Saat ini kita sudah mencapai 38 persen dan hampir memenuhi ketentuan,” jelasnya.
Meski demikian, Sujiwo menyatakan mulai tahun depan pemerintah daerah akan mengurangi porsi anggaran jalan dan mengalihkannya ke sektor pendidikan dan kesehatan. Kebutuhan infrastruktur jalan akan diupayakan melalui dukungan APBN dan aspirasi DPR RI.
Di sektor pendidikan, Sujiwo mengungkapkan kondisi sekolah dasar dan menengah pertama di Kubu Raya masih memprihatinkan. Hampir 60 persen SD dan SMP mengalami kerusakan berat dan sedang.
“Tahun ini sudah mulai kita cicil. Tahun depan kita pastikan ada porsi besar untuk perbaikan sekolah-sekolah,” ujarnya.
Hal serupa juga terjadi di sektor kesehatan. Sekitar 60 persen alat kesehatan (alkes) dinilai sudah tidak layak dan membutuhkan pengadaan baru.
“Alkes ini alat pendeteksi. Jangan sampai karena tidak dikalibrasi atau sudah kedaluwarsa justru terjadi salah diagnosa. Ini sangat berbahaya makanya akan kita upayakan untuk pengadaan alkes nantinya,” tegasnya, seraya mengatakan Pemkab Kubu Raya juga akan melakukan penataan dan pemerataan pembangunan puskesmas, termasuk mencari solusi atas kondisi Puskesmas Sungai Durian yang dinilai sudah tidak ideal, serta memastikan pembangunan beberapa puskesmas baru di Kubu Raya di tahun depan. (ash)
Editor : Hanif