PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus memperkuat peran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Melalui rapat koordinasi yang difasilitasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kubu Raya, peningkatan kapasitas pengurus menjadi fokus utama, terutama dalam hal digitalisasi dan pengelolaan keuangan.
Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto, mengatakan kegiatan tersebut melibatkan kepala desa, pengurus koperasi, hingga anggota sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola koperasi yang profesional dan terintegrasi dengan program pembangunan desa.
“Kita ingin dengan adanya pelatihan digitalisasi dan pengelolaan keuangan, Koperasi Merah Putih ini bisa berjalan sesuai harapan pemerintah pusat, selaras dengan kebutuhan desa,” ujar Sukiryanto, Kamis (9/4) saat membuka Rapat Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas bagi Pengurus Koperasi Desa Merah Putih Tahun 2026 di Aula Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya.
Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 123 koperasi yang telah terbentuk di seluruh desa di Kubu Raya. Jumlah tersebut sejalan dengan total desa yang ada, sehingga diharapkan seluruh wilayah memiliki penguatan ekonomi berbasis koperasi.
Baca Juga: Kubu Raya Tak Dapat Bantuan Karhutla dari Pusat, Pemda Segera Ajukan Proposal Baru
Ke depan, seluruh pengurus koperasi ditargetkan memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel serta memanfaatkan sistem digital dalam operasionalnya. Selain itu, pembinaan koperasi juga diarahkan untuk menjangkau sekitar 7.600 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Pengurus harus siap, baik dari sisi manajemen maupun digitalisasi. Kita ingin koperasi ini benar-benar menjadi wadah ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, Sukiryanto menekankan pentingnya sinergi antara koperasi, pemerintah desa, dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) sebagai badan usaha milik daerah. Kolaborasi ini dinilai menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi ekonomi desa.
“Koperasi harus berkoordinasi dengan desa, kemudian desa dengan Perumda. Dari situ kita petakan apa yang bisa dikerjakan bersama,” jelasnya.
Salah satu peluang besar yang disoroti adalah program makan bergizi gratis (MBG). Saat ini, terdapat sekitar 73 dapur MBG mandiri di Kubu Raya, dan jumlahnya diproyeksikan terus bertambah, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Baca Juga: Kanwil Kemenkum Kalbar Ikut Rapat Saprahan Khatulistiwa 2026, Perkuat Sinergi Pariwisata dan UMKM
Menurutnya, keberadaan dapur MBG dapat menjadi pasar potensial bagi koperasi desa, baik dalam penyediaan bahan pokok maupun penyerapan hasil produksi lokal.
“Ini peluang bisnis yang bisa dikerjakan Kopdes Merah Putih. Mulai dari pemenuhan bahan pokok hingga hasil usaha masyarakat desa, semuanya bisa terkoordinasi,” katanya.
Sukiryanto bahkan mendorong koperasi desa untuk memiliki daya saing dengan pelaku usaha ritel modern. Ia menilai, dengan pengelolaan yang baik, koperasi dapat tumbuh sebagai kekuatan ekonomi dari bawah.
“Kalau dikelola serius, koperasi ini bisa bersaing dengan ritel modern. Ini usaha dari masyarakat, dari bawah,” ujarnya.
Dia juga mencontohkan potensi desa yang dapat dikembangkan melalui koperasi. Seperti Desa Sungai Jawi yang dikenal sebagai penghasil kelapa dan hasil perikanan seperti kepiting. Komoditas tersebut, kata dia, perlu diolah agar memiliki nilai tambah.
Baca Juga: Sosialisasi Layanan Pajak Daerah, Ajak Warga Lebih Aktif Bayar Pajak Daerah
“Kelapa bisa diolah jadi minyak atau produk lain. Itu peluang yang akan muncul kalau koperasi berjalan,” jelasnya.
Meski demikian, dia mengingatkan pentingnya komitmen pengurus dalam menjalankan koperasi. Ia menegaskan agar koperasi tidak dijadikan sebagai sumber kepentingan pribadi.
“Pengurus harus menghidupkan koperasi, bukan justru ingin hidup dari koperasi. Kalau mindset ini sudah tertanam, koperasi akan berjalan baik,” pesannya.
Terkait keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Sukiryanto memastikan tidak akan terjadi tumpang tindih. Dia menilai, koperasi dan BUMDes justru dapat berjalan beriringan dengan peran masing-masing.
“BUMDes dan koperasi itu sejalan. Tinggal bagaimana kepala desa mengatur dan mengakomodir keduanya,” pungkasnya. (ash)
Editor : Hanif