PONTIANAK POST – Kepala Jasa Otoritas Keuangan (OJK) Kalbar, Rochma Hidayati mengapresiasi capaian akses keuangan Kabupaten Kubu Raya. Pasalnya, realisasi akses keuangan daerah Kubu Raya disebut telah melampaui target hingga di atas 100 persen.
Meski demikian, Rochma menegaskan upaya memperluas inklusi keuangan tidak boleh berhenti. Menurutnya, capaian tersebut justru menjadi pijakan untuk meningkatkan akses layanan keuangan yang lebih luas dan merata.
“Tidak cukup sampai di situ, kita ingin terus meningkat dan meningkat lagi,” kata Rochma, Selasa (28/4) saat menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kubu Raya dan Pengembangan Kapasitas Pelaku UMKM Kabupaten Kubu Raya di Ruang Pamong Praja I, Kantor Bupati Kubu Raya.
Dia juga memberikan apresiasi terhadap keterlibatan langsung Bupati Kubu Raya, Sujiwo yang hadir sekaligus memimpin rapat pleno TPAKD. Menurutnya, komitmen kepala daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat inklusi dan literasi keuangan masyarakat.
Baca Juga: Pemkot Pontianak Dorong Seluruh OPD Adaptif Gunakan KKPD Tingkatkan Efisiensi Belanja Daerah
“Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Bupati yang ikut hadir dan memimpin rapat pleno ini,” ujarnya.
Rochma menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, dan lembaga jasa keuangan dinilai menjadi kunci agar masyarakat dapat menikmati layanan keuangan formal secara inklusif.
“Ini tugas bersama. Kita punya semangat yang sama untuk saling membantu dan memastikan masyarakat mendapatkan akses keuangan yang inklusif,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Kubu Raya, Sujiwo mengingatkan seluruh pihak agar tidak cepat berpuas diri atas capaian tersebut. Ia menegaskan masih banyak masyarakat, khususnya di wilayah desa dan sektor informal, yang belum tersentuh layanan pembiayaan formal.
Karena itu, Sujiwo mendorong langkah proaktif melalui pola jemput bola oleh jajaran pemerintah daerah untuk memastikan akses pembiayaan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Masih ada masyarakat kita baik petani, nelayan, buruh yang belum terakses pembiayaan formal. Ini yang harus kita kejar bersama,” ujarnya.
Dia kembali menegaskan capaian saat ini harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras memperluas pemerataan layanan keuangan.
“Jangan terus kemudian kita puas sampai di titik ini. Masih banyak masyarakat kita yang belum tersentuh layanan keuangan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Sujiwo juga menyoroti masih maraknya praktik pinjaman ilegal seperti rentenir, pinjaman online ilegal, hingga sistem ijon yang menjerat masyarakat kecil. Berdasarkan pengalamannya turun langsung ke lapangan, ia menemukan banyak nelayan yang terjebak dalam lingkaran utang berbunga tinggi.
“Namanya juga rentenir, dia pengisap. Ini jangan sampai kita tidak hadir di tengah masyarakat seperti ini,” katanya.
Baca Juga: BP4 Diminta Adaptif Digital, Sekda Pontianak Tekankan Peran Penting Jaga Keutuhan Keluarga
Sujiwo menilai, rendahnya literasi keuangan membuat sebagian masyarakat memilih akses pinjaman cepat tanpa memahami risiko jangka panjang yang harus ditanggung.
“Mereka maunya simpel dan mudah, tapi lupa konsekuensinya. Di sinilah negara harus hadir,” ucapnya.
Untuk itu, dia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah mulai dari sekretaris daerah hingga pimpinan perangkat daerah lebih aktif turun ke lapangan melakukan pendataan masyarakat yang belum memperoleh akses pembiayaan formal.
Pendataan tersebut, lanjutnya, menjadi langkah penting agar masyarakat dapat segera difasilitasi memperoleh akses pembiayaan yang aman, legal, dan berkelanjutan.
“Segera turun ke lapangan, investigasi, data. Pastikan mereka mendapatkan akses pembiayaan yang layak dan tidak terjebak lagi,” pungkasnya. (ash)
Editor : Hanif