PONTIANAK POST — Minimnya keberadaan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri di sejumlah wilayah Kabupaten Kubu Raya menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Ketimpangan sebaran sekolah dinilai berdampak langsung terhadap akses pendidikan, khususnya bagi pelajar di daerah pesisir, kepulauan, dan pedalaman.
Anggota DPRD Kalbar, Agus Sudarmansyah, menyebutkan bahwa saat ini mayoritas SMA dan SMK negeri masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan pusat kecamatan. Sementara itu, daerah terpencil belum mendapatkan layanan pendidikan yang memadai.
“Kalau melihat data jumlah peserta didik dengan sebarannya serta daya dukung sekolah, memang terlihat ada ketimpangan yang cukup jomplang,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Agus mencontohkan sejumlah wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan menengah, seperti kawasan pesisir dan kepulauan Padang Tikar, serta daerah pedalaman seperti Kuala Mandor B, Tanjung Beringin hingga Terentang.
Kondisi tersebut berdampak pada keberlanjutan pendidikan siswa. Tidak sedikit pelajar yang terpaksa menghentikan pendidikan setelah lulus sekolah menengah pertama (SMP) karena keterbatasan akses ke SMA atau SMK negeri.
“Banyak anak-anak yang seharusnya bisa lanjut dari SMP ke SMA akhirnya terputus karena akses sekolahnya belum maksimal,” katanya.
Baca Juga: Apresiasi Program MBG di Kalbar, Agus Sudarmansyah : Harus Capai 100 Persen Hingga ke Pelosok
Menurut Agus, persoalan ini perlu segera ditangani oleh pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalbar. Ia menilai, pemerintah sebenarnya telah memiliki data kebutuhan pembangunan sekolah baru, namun realisasi di lapangan perlu dipercepat.
Anggota DPRD dari daerah pemilihan Kubu Raya–Mempawah itu pun mendorong agar pembangunan SMA dan SMK baru diprioritaskan di wilayah yang selama ini belum terjangkau layanan pendidikan menengah.
“Ini bukan hanya soal jumlah sekolah, tapi soal pemerataan akses pendidikan,” tegasnya.
Selain menambah jumlah sekolah, Agus juga menekankan pentingnya perencanaan berbasis potensi lokal. Menurutnya, pembangunan SMK harus disesuaikan dengan karakteristik dan keunggulan masing-masing wilayah agar lebih relevan dan berdampak.
Ia mencontohkan, daerah dengan potensi pertanian dapat diarahkan untuk pengembangan SMK pertanian, sementara wilayah pesisir dan kepulauan dapat difokuskan pada SMK berbasis perikanan dan kelautan.
“Jadi sekolah yang dibangun benar-benar sesuai kebutuhan daerah, sehingga lulusannya bisa langsung terserap di sektor unggulan setempat,” ujarnya. "Ketimpangan akses pendidikan menengah di Kalbar menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur pendidikan yang belum merata berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah" timpalnya.
Baca Juga: Wacana Ambang Batas Parlemen hingga Daerah Menguat, DPRD Kalbar Ingatkan Stabilitas Demokrasi
Karena itu, DPRD berharap langkah konkret pemerintah provinsi dapat segera diwujudkan, baik melalui pembangunan unit sekolah baru maupun peningkatan fasilitas pendidikan yang sudah ada.
“Harapannya ke depan tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah hanya karena tidak ada akses SMA atau SMK negeri di daerahnya,” pungkas Agus. (den)
Editor : Miftahul Khair