PONTIANAK POST – Bupati Kubu Raya, Sujiwo mengutarakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mulai mengambil langkah antisipatif menghadapi tekanan fiskal yang semakin berat. Selain dipengaruhi percepatan transformasi digital, kondisi keuangan daerah juga terdampak perubahan kebijakan pemerintah pusat yang dinilai berlangsung cepat dan dinamis.
Menurut Sujiwo, pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kondisi tersebut menuntut setiap daerah memiliki strategi berbeda dalam menjaga stabilitas keuangan dan pelayanan publik.
"Kita bukan hanya menghadapi turbulensi digital, tapi juga badai kebijakan. Ini realita yang harus kita hadapi dengan siasat berbeda-beda," kata Sujiwo usai memimpin rapat pembahasan revisi harga satuan dan persiapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Pamong Praja I Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (26/5).
Sujiwo mengatakan, tekanan fiskal yang dirasakan Kubu Raya sejatinya juga dialami banyak daerah lain di Indonesia. Bahkan, sejumlah daerah disebut menghadapi kondisi yang lebih berat hingga mengalami kesulitan memenuhi berbagai kewajiban pembayaran.
Baca Juga: Jaringan Kereta Api Kaltara Dipastikan Tanpa APBD dan APBN
"Ini bukan hanya masalah Kubu Raya. Dari Sabang sampai Merauke, banyak daerah merasakan hal yang sama, bahkan lebih parah," katanya.
Sebagai langkah penyesuaian, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan rasionalisasi anggaran. Salah satu kebijakan yang ditempuh yakni menurunkan ambang batas belanja dari sebelumnya 3,5 persen menjadi 2,5 persen.
Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta melakukan efisiensi dengan memangkas berbagai belanja operasional maupun konsumsi yang tidak memiliki dampak langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Sujiwo, langkah tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja daerah agar fondasi keuangan pemerintah daerah pada tahun anggaran berikutnya menjadi lebih kuat.
"Evaluasi menyeluruh dilakukan tahun ini agar fondasi anggaran tahun depan lebih kuat," tegasnya.
Baca Juga: Kalbar Optimalkan Potensi Ekonomi Lokal, Solusi Atasi Turunnya Dana Transfer Pusat
Dalam pembahasan internal, lanjut Sujiwo, muncul berbagai masukan dari kepala perangkat daerah terkait arah kebijakan rasionalisasi anggaran. Sebagian besar mengusulkan agar penyesuaian dilakukan pada Dana Penunjang Daerah dibandingkan memangkas program prioritas maupun Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
"Banyak yang menyarankan program dirasionalisasi saja, TPP jangan," ungkapnya.
Meski demikian, Sujiwo memastikan hak ASN melalui TPP tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Dia menegaskan pembayaran TPP tetap dipertahankan sebesar 100 persen.
Namun demikian, penyesuaian anggaran tetap akan dilakukan pada berbagai pos belanja yang dinilai tidak prioritas di masing-masing perangkat daerah. Sujiwo pun berharap seluruh jajaran pemerintah daerah di Kubu Raya tetap optimistis menghadapi berbagai tantangan fiskal yang ada.
"Kita tidak boleh patah arang. Saya tetap memberikan ruang untuk TPP, namun semua harus menyesuaikan dengan situasi yang ada," katanya, seraya menegaskan kondisi yang penuh ketidakpastian tidak boleh membuat Pemerintah Kubu Raya kehilangan semangat untuk menjaga kualitas pelayanan publik dan keberlangsungan program pembangunan daerah. (ash)
Editor : Hanif