PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul prediksi musim kemarau panjang tahun ini. Langkah tersebut ditandai dengan Apel Kesiapsiagaan Karhutla yang digelar di halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (9/6).
Bupati Kubu Raya Sujiwo mengatakan seluruh personel dan unsur terkait harus meningkatkan kewaspadaan sejak dini agar siap menghadapi berbagai kemungkinan selama musim kemarau.
"Hari ini kita mengingatkan seluruh personel untuk siaga. Prediksi yang berkembang menyebutkan akan terjadi kemarau panjang dengan suhu yang cukup ekstrem. Karena itu kesiapan harus dilakukan dari sekarang," ujar Sujiwo usai memimpin apel.
Apel tersebut digelar sebagai respons terhadap prediksi sejumlah lembaga, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), mengenai potensi kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino. Kondisi cuaca yang lebih kering dan suhu yang meningkat dinilai dapat memperbesar risiko karhutla di sejumlah wilayah Kubu Raya.
Baca Juga: Ancaman Karhutla di Kalbar Belum Berakhir, BPBD Kalbar Tetap Siagakan Water Bombing
Menurut Sujiwo, penanggulangan bencana dan karhutla tidak dapat dilakukan secara reaktif. Pemerintah harus memastikan kesiapan personel, peralatan, dan sistem koordinasi sebelum kondisi darurat terjadi.
Untuk mendukung kesiapsiagaan, Pemkab Kubu Raya menyiapkan tambahan sarana dan prasarana melalui alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT). Pengadaan selang pemadam menjadi prioritas utama karena banyak peralatan yang digunakan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) maupun damkar swasta dilaporkan sudah tidak layak pakai.
"Yang paling utama akan kita prioritaskan adalah selang. Banyak keluhan dari MPA dan damkar swasta karena peralatan mereka sudah kurang memadai. Ini yang akan segera kita tindak lanjuti," katanya.
Selain penguatan peralatan, pemerintah daerah juga menyiapkan kebijakan pemberian insentif tambahan bagi personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) yang bertugas pada hari libur.
Menurut Sujiwo, kebijakan tersebut merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi petugas yang tetap siaga ketika sebagian besar masyarakat menikmati waktu istirahat.
Baca Juga: Ancaman Karhutla saat Kemarau, Brimob Patroli Lahan Gambut di Kubu Raya
"Kebakaran hutan, bencana, itu tidak pernah memilih hari. Tidak ada ceritanya karena hari libur lalu tidak terjadi kebakaran atau banjir. Karena itu, petugas yang tetap menjalankan tugas di hari Sabtu dan Minggu harus mendapatkan perhatian dari pemerintah," tegasnya.
Ia menjelaskan kebijakan tersebut telah dibahas bersama Sekretaris Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Insentif tambahan direncanakan direalisasikan melalui anggaran perubahan tahun 2026.
Dalam skema yang disiapkan, personel BPBD maupun Damkar yang menjalankan tugas penanggulangan bencana atau karhutla pada hari Sabtu dan Minggu akan memperoleh tambahan insentif. Sebagai ilustrasi, petugas yang bertugas empat kali dalam sebulan pada hari libur berpotensi menerima tambahan insentif sebesar Rp400 ribu.
"Insyaallah sudah final. Mulai tahun ini, pada anggaran perubahan, anggota BPBD dan Damkar yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana maupun kebakaran hutan dan lahan pada hari libur akan mendapatkan insentif tambahan," ujarnya.
Sujiwo menegaskan penanggulangan karhutla merupakan tanggung jawab pemerintah yang tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat. Keberadaan kelompok MPA, damkar swasta, dan elemen masyarakat lainnya dinilai sangat membantu, namun sifatnya sukarela.
Baca Juga: Polisi Ingatkan Tempat Hiburan Malam Perketat Pengawasan Peredaran Narkoba
"Kalau masyarakat atau pihak ketiga tidak turun saat terjadi kebakaran, tidak ada sanksi. Tetapi bagi pemerintah, ini adalah kewajiban. Karena itu pemerintah harus hadir paling depan dalam penanggulangan bencana maupun kebakaran," tandasnya.
Ia mengakui keterbatasan sumber daya masih menjadi tantangan. Saat ini jumlah personel BPBD dan Damkar Kubu Raya sekitar 48 orang. Karena itu, pemerintah daerah berupaya memaksimalkan potensi yang ada melalui penguatan koordinasi, peningkatan motivasi kerja, serta dukungan operasional yang memadai.
"Tugas saya sebagai bupati adalah mencari langkah strategis agar personel yang terbatas ini bisa bekerja maksimal. Karena tidak mungkin persoalan bencana dan kebakaran bisa ditangani dengan baik tanpa pengelolaan sumber daya yang efektif," pungkasnya. (ash)
Editor : Hanif