PONTIANAK POST - BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kubu Raya terus memperluas jejaring pengawasan partisipatif dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat. Kali ini, Bawaslu memperkuat sinergi bersama Forum Alumni HMI-Wati (Forhati) Kubu Raya untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam pendidikan politik dan pengawasan demokrasi.
Kolaborasi tersebut dibahas dalam kegiatan Visit Konsolidasi Demokrasi Penguatan Jaringan Pengawasan Partisipatif Perempuan yang berlangsung di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kubu Raya, Rabu (1/7).
Komisioner Bawaslu Kubu Raya, Gustiar mengatakan, pengawasan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilakukan hanya oleh penyelenggara. Keterlibatan masyarakat, termasuk organisasi perempuan, menjadi faktor penting untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.
"Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun silaturahmi yang lebih erat dengan Forhati Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu organisasi perempuan yang memiliki peran strategis dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat," ujarnya.
Menurut Gustiar, konsolidasi tersebut merupakan bagian dari program pengembangan pengawasan partisipatif yang bertujuan memperluas jejaring kemitraan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengawal setiap tahapan pemilu maupun pemilihan kepala daerah.
Dia menilai organisasi perempuan memiliki posisi strategis dalam membangun budaya demokrasi. Selain sebagai pemilih, perempuan juga berperan sebagai agen perubahan yang mampu menanamkan nilai-nilai demokrasi di lingkungan keluarga dan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Forhati Kabupaten Kubu Raya Juraida menyambut baik inisiatif Bawaslu membangun kemitraan dengan organisasi perempuan. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi langkah positif untuk meningkatkan kesadaran politik sekaligus memperkuat partisipasi perempuan dalam mengawal demokrasi.
"Forhati Kabupaten Kubu Raya mengapresiasi inisiatif Bawaslu dalam membangun kerja sama dengan organisasi perempuan. Kami siap bersinergi dan menjadi mitra Bawaslu dalam memberikan pendidikan politik kepada perempuan agar semakin memahami hak, kewajiban, serta perannya dalam mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas," ujarnya. (ash)
Editor : Miftakhair