Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Barat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, Rabu (22/7).
Sukiryanto mengatakan, sebagai salah satu daerah sentra produksi pangan, Kubu Raya memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat berbagai program yang mendukung pengendalian inflasi secara berkelanjutan.
Baca Juga: Penelitian Dorong Pemanfaatan Kluwih Menjadi Produk Pangan Bernilai Tambah
"Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu daerah produsen pangan di Kalbar terus berkomitmen mendukung pengendalian inflasi melalui implementasi Strategi 4K, meskipun di tengah keterbatasan anggaran yang kami hadapi," ucap Sukiryanto.
Ia menjelaskan, pada aspek ketersediaan pasokan, Pemkab Kubu Raya terus memperkuat sektor pertanian, hortikultura, perikanan, dan peternakan. Upaya tersebut dilakukan melalui gerakan menanam serta pemberian bantuan benih, bibit, pakan, hingga sarana dan prasarana produksi kepada kelompok masyarakat.
Selain menjaga ketersediaan pasokan, pemerintah daerah juga berupaya memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar.
Program tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, meskipun pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran perangkat daerah.
Sukiryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran distribusi barang, Pemkab Kubu Raya terus meningkatkan kualitas infrastruktur. Pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, serta revitalisasi pasar rakyat menjadi perhatian agar distribusi hasil produksi dan kebutuhan pokok dapat berjalan lebih efisien.
Sementara itu, dalam aspek komunikasi yang efektif, koordinasi antarinstansi terus diperkuat melalui rapat TPID secara berkala. Sinergi juga dibangun bersama Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, serta organisasi perangkat daerah terkait guna memastikan langkah pengendalian inflasi berjalan selaras.
Meski demikian, Sukiryanto mengakui keterbatasan ruang fiskal masih menjadi tantangan dalam mengoptimalkan berbagai program pengendalian inflasi di daerah.
"Kami terus berupaya melaksanakan berbagai aksi nyata, tetapi di sisi lain ruang fiskal daerah saat ini cukup terbatas. Padahal keberhasilan pengendalian inflasi sangat bergantung pada implementasi program-program di daerah secara berkelanjutan," ungkapnya.
Karena itu, dalam forum HLM TPID tersebut, Sukiryanto berharap adanya arahan dan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk membangun pola kolaborasi pendanaan yang lebih kuat. Menurutnya, skema pembiayaan bersama menjadi salah satu solusi agar program pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kami berharap ke depan dapat dibangun strategi kolaborasi yang lebih kuat, baik melalui program bersama, cost sharing, maupun skema pendanaan kolaboratif. Dengan demikian, pemerintah kabupaten tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga memperoleh dukungan berbagai pihak agar program pengendalian inflasi tetap berjalan optimal," pungkasnya. (ash)
Editor : Miftakhair