PONTIANAK POST - Banjir yang terjadi di Kabupaten Landak terus meluas. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat, setidaknya ada 26 desa dan delapan kecamatan, yang terdampak banjir di kabupaten yang memiliki julukan Kota Intan itu.
Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalimantan Barat, Daniel mengatakan hingga tanggal 24 Januari 2025, jumlah desa yang terdampak banjir terus bertambah. Dari yang sebelumnya hanya tiga desa yang dilaporkan, kini menjadi 26 desa.
“Berdasarkan laporan dari BPBD Landak per hari ini, ada 26 desa yang terdampak. Delapan kecamatan, 2.296 kepala keluarga atau 8.846 jiwa yang terdampak,” kata Daniel, kepada Pontianak Post, Jumat (24/1).
Daniel mengatakan, saat ini Pemerintah Kabupaten Landak telah menetapkan status tanggap darurat bencana, terhitung dari tanggal 22 Januari hingga 22 Februari 2025.
Penetapan status tanggap darurat tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 8/BPBD/2025, yang ditanda tangani Pj Bupati Landak, Gutmen Nainggolan, tanggal 22 Januari 2025.
“Jadi tadi malam, Pemkab Landak sudah menetapkan status tanggap darurat bencana. Hal ini menyusul terjadinya banjir yang terjadi di 48 titik bencana, yang terdiri atas 46 titik banjir dan dua titik tanah longsor,” katanya
Saat ini kata Daniel, debit air mengalami penurunan antara 5-10 cm. Namun, tidak menutup kemungkinan debit air akan bertambah jika turun hujan.
“Laporan tadi pagi pukul 10.00 wib sempat terjadi penurunan debit air, tapi tidak signifikan. Antara 5-10 cm, tapi akan terjadi kenaikan jika turun hujan,” ujarnya.
Oleh karena itu, dirinya mengimbau masyarakat untuk terus waspada, terutama warga yang tinggal di bantaran sungai.
“Kami sudah kirim imbauan kepada 559 desa se-Kalbar yang berpotensi banjir. Kami imbau kepada masyarakat untuk terus waspada, siaga, dan tidak panik,” imbaunya.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalbar Hendrikus Adam mengatakan, bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Landak merupakan dampak dari krisis ekologis yang terjadi akibat ekstraksi sumberdaya alam yang berlangsung lama dan bahkan masih terus berlangsung hingga saat ini.
Berkaca dari bencana ekologis banjir yang kerap melanda berbagai wilayah, termasuk kabupaten Landak, kata Adam, pemerintah mestinya melakukan tindakan serius dalam mencegah praktik ekstraksi sumberdaya alam dan melakukan pemulihan terhadap wilayah kritis yang ada.
“Perluasan perkebunan sawit mesti dihentikan. Demikian juga aktivitas perusakan sungai yang menyebabkan terjadinya pendangkalan dan pencemaran,” katanya.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Kapuas Kalimantan Barat, Remran.
Menurutnya, setidaknya ada 41.666,43 hektare lahan kritis di Kabupaten Landak. Oleh karena itu, kata Remran, perlu dilakukan langkah konkret untuk mengantisipasi banjir di masa mendatang. Caranya antara lain dengan penanaman secara intensif pada lahan-lahan di hulu DAS agar tutupan lahan rapat, menjaga kawasan hijau yang berfungsi sebagai cathment area untuk tetap berfungsi sebagai daerah resapan air, membatasi alih fungsi lahan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan, dan mereklamasi lahan-lahan bekas tambang dengan penanaman. Selain itu, kata Remran, perlu adanya penegakan hukum secara konsisten bagi perusak lingkungan.
“Dan yang tidak kalah penting, pemerintah daerah harus serius dalam upaya mengatasi lahan kritis dengan mengalokasikan anggaran untuk perbaikan lahan-lahan kritis yang ada, serta mengedukasi masyarakat untuk peduli, menjaga lingkungan, dan gemar menanam pada lahan kritis yang ada di sekitar pemukiman, baik di dalam maupun luar kawasan hutan,” pungkasnya. (arf)
Editor : Miftahul Khair