PONTIANAK POST - Wakil Bupati Landak, Erani, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna ke-2 masa sidang III tahun 2025, yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Landak, pada Senin (16/6).
Agenda ini juga menjadi momen penyampaian pidato pengantar atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait laporan pertanggungjawaban tersebut.
Dalam penyampaiannya, Wabup Erani menjelaskan bahwa Raperda ini berisi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Landak yang terdiri atas tujuh komponen utama. Setelah membacakan seluruh isi laporan, Erani secara resmi menyerahkannya kepada Ketua DPRD Landak, Herculanus Heriadi.
“Berdasarkan hasil audit atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Landak tahun 2024, diperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini menjadi capaian WTP ke-12 berturut-turut sejak tahun 2013,” ujar Erani.
Baca Juga: Polres Landak Gelar Anev Ketahanan Pangan di Demplot Jagung 4 Hektare
Mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Wabup menekankan bahwa pencapaian target PAD merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak. Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi potensi daerah melalui strategi yang tepat.
Meskipun posisi geografis Landak bukan di wilayah perbatasan atau kota besar, tetapi sebagai daerah lintasan, potensi yang ada tetap bisa dimaksimalkan.
Di sisi lain, Ketua DPRD Landak, Herculanus Heriadi, mengapresiasi laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan serta sinergi antara legislatif dan eksekutif yang selama ini terjalin baik. Ia berharap laporan tersebut menjadi dasar evaluasi ke depan serta menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
“Penggunaan setiap rupiah dari anggaran harus benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Heriadi.
Baca Juga: Polres Landak Gelar Layanan Kesehatan Gratis Sambut HUT Bhayangkara
Terkait peningkatan PAD di masa mendatang, ia menegaskan bahwa DPRD siap mendukung langkah-langkah strategis pemerintah daerah. Ia juga mendorong agar Bupati dan Wakil Bupati dapat menginstruksikan OPD terkait untuk lebih aktif menggali potensi-potensi daerah.
“Jangan sampai PAD justru menurun, karena sesungguhnya masih banyak peluang yang bisa dimanfaatkan,” pungkasnya. (arf)
Editor : Miftahul Khair