PONTIANAK POST – Rencana Pemerintah Pusat merevisi daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mengakselerasi hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat menuai kritik tajam. Meski menjanjikan investasi senilai Rp 104,55 triliun, pemerintah daerah menyuarakan kekecewaan terkait minimnya pelibatan masyarakat lokal dan potensi kerusakan lingkungan di wilayah hulu.
Kritik tersebut mengemuka dalam Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait Perubahan Daftar PSN yang digelar secara hibrida di Jakarta dan Pontianak, Rabu (18/2). Forum yang mempertemukan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), PT Aneka Tambang Tbk (Antam), dan jajaran pemda tersebut justru menyingkap celah komunikasi antara pusat dan daerah.
Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, antara lain memprotes keras ketimpangan representasi dalam pembahasan proyek tersebut. Sebagai daerah penyedia bahan baku bauksit utama, Kabupaten Landak merasa dikesampingkan dibandingkan Kabupaten Mempawah yang menjadi lokasi pembangunan unit pemurnian (smelter).
"Bahan bakunya mayoritas dari Landak, meskipun judul PSN-nya Mempawah. Namun, undangan untuk Landak hanya seperti pelengkap. Tokoh adat, camat, hingga kepala desa kami tidak diundang," ujar Karolin.
Ia mengkhawatirkan absennya tokoh lokal dalam komunikasi awal dapat memicu konflik sosial. Apalagi, izin eksplorasi di Landak mencakup lahan seluas lebih dari 3.000 hektare yang bersinggungan langsung dengan ruang hidup masyarakat adat.
Ancaman Limbah B3
Selain masalah birokrasi, Karolin menyoroti ancaman ekologis nyata berupa limbah B3 jenis lumpur merah (red mud). Tanpa mitigasi ketat, residu pengolahan alumina yang bersifat basa kuat ini mengandung logam berat seperti arsenik, kromium, dan vanadium yang dapat mencemari sumber air dan tanah.
Senada dengan Karolin, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan agar euforia investasi tidak mengabaikan dampak jangka panjang industri ekstraktif. Ia merujuk pada banyaknya lubang tambang yang ditinggalkan tanpa rehabilitasi.
"Kita melihat lubang-lubang besar yang menjadi beban lingkungan. Tata ruang kawasan hutan dan penanganan limbah harus menjadi prioritas utama," tegas Ria Norsan.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Rektor Universitas Tanjungpura (Untan) Garuda Wiko menawarkan pendekatan berbasis sains. Menurutnya, Untan telah melakukan riset terkait pemanfaatan red mud untuk mengurangi keasaman tanah di kebun percobaan.
Garuda menegaskan bahwa kehadiran PSN harus menjadi momentum kolaborasi. Ia membayangkan sebuah ekosistem di mana industri tidak berjalan sendiri, melainkan bergandengan tangan dengan akademisi untuk memecahkan masalah operasional yang kompleks.
"Industri harus menjadi ekosistem kolaborasi. Kami berharap industri bisa menjadi kampus bagi para peneliti dan mahasiswa untuk memecahkan masalah operasional yang kompleks," kata Garuda.
Di sisi lain, isu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi catatan penting. Karolin dan Ria Norsan sepakat bahwa kedaulatan industri diukur dari peran warga lokal di posisi strategis. Karolin menolak jika warganya hanya diposisikan sebagai tenaga kerja kasar. Ia menyadari karakteristik industri pertambangan dan peleburan adalah padat modal dan teknologi, bukan padat karya massal. Oleh karena itu, strategi transfer of knowledge menjadi harga mati.
"Tambang adalah industri padat modal dan teknologi. Saya berharap putra-putri Dayak bisa menjadi ahli dan ilmuwan di bidangnya," pungkas Karolin.
Gubernur Ria Norsan sepakat dengan visi tersebut. Ia mencontohkan keberhasilan program pengiriman pelajar daerah ke Tiongkok oleh investor sebelumnya, yang kembali dengan keahlian teknis dan kemampuan bahasa asing. Baginya, kedaulatan industri diukur dari peran serta warga lokal di posisi strategis.
”Kita inginkan penduduk kita ini tidak hanya sebagai penonton, tetapi bisa menjadi pemain di kandangnya sendiri. Anak-anak kita tidak hanya menjadi pekerja buruh tetapi bisa menjadi manajer,” tegas Ria Norsan. (mif/r)
Editor : Hanif