PONTIANAK POST – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan, Bupati Landak Karolin Margret Natasa dan Wakil Bupati Erani konsisten menerapkan strategi penguatan layanan dasar sebagai prioritas pembangunan. Di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah, Pemkab Landak memilih fokus pada sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan stabilitas pangan, sembari menjalankan pembangunan infrastruktur secara bertahap.
Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, mengungkapkan tahun pertama masa jabatannya digunakan untuk memperkuat fondasi pelayanan publik. Dengan luas wilayah 9.909 kilometer persegi dan penduduk lebih dari 400 ribu jiwa, efisiensi anggaran menjadi kunci dalam menyusun skala prioritas.
“Kami menyadari ruang fiskal daerah tidak longgar. Karena itu, kami memilih memastikan layanan dasar masyarakat tetap berjalan optimal sebagai prioritas utama,” ujar Karolin di Ngabang, Minggu (22/2).
Capaian signifikan terlihat pada peningkatan kualitas layanan rujukan di RSUD Landak melalui peresmian unit hemodialisis (cuci darah). Kehadiran layanan ini memangkas jarak dan biaya bagi pasien gagal ginjal kronis yang sebelumnya harus merujuk ke Kota Pontianak.
Selain layanan rujukan, Pemkab Landak juga mengoperasikan Rumah Pemulihan Gizi di Ngabang. Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat intervensi bagi balita dengan gizi buruk yang tidak tertangani di tingkat puskesmas. Program ini menjadi bagian dari strategi konvergensi percepatan penurunan stunting yang dilakukan secara terintegrasi melalui pemantauan medis dan edukasi keluarga.
“Penanganan stunting tidak bisa parsial. Kita harus hadir dari sisi medis, gizi, dan edukasi keluarga agar hasilnya benar-benar berdampak,” tegas Karolin. Modernisasi juga menyasar layanan primer. Puskesmas Ngabang kini mulai menerapkan sistem informasi kesehatan (Infokes) untuk mempercepat digitalisasi data pasien. Langkah ini diharapkan mampu memperpendek waktu tunggu pelayanan dan meningkatkan akurasi data kesehatan daerah.
Mitigasi Kisruh PBI JKN
Tantangan besar sempat muncul pada awal 2026 menyusul penonaktifan massal peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) secara nasional. Di Kabupaten Landak, tercatat sebanyak 19.171 warga terdampak kebijakan tersebut. Menyikapi hal ini, Karolin memastikan layanan kegawatdaruratan tetap berjalan bagi warga terdampak. Pemkab Landak menginstruksikan perangkat desa dan puskesmas untuk mendampingi warga dalam proses verifikasi ulang. Jalur reaktivasi khusus juga dibuka bagi pasien dengan penyakit katastropik agar pengobatan tetap berlanjut.
“Kami tidak ingin masyarakat yang membutuhkan justru terputus dari layanan kesehatan. Pemkab akan terus mengawal proses verifikasi agar warga yang berhak kembali terjamin,” tambahnya.
Pengendalian Inflasi dan Pembangunan Infrastruktur
Pada sektor ekonomi, Pemkab Landak secara rutin menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog. Program ini efektif menjaga daya beli masyarakat terhadap komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur di bawah harga pasar. Keberhasilan ini membawa Kabupaten Landak meraih Juara II TPID Berprestasi tingkat kabupaten/kota kawasan Kalimantan.
Terkait infrastruktur, Pemkab Landak mengakui percepatan pembangunan jalan kabupaten masih terkendala kapasitas fiskal. Meski aspirasi masyarakat terus meningkat, pembangunan saat ini masih mengandalkan skema rehabilitasi dan pemeliharaan berkala secara bertahap.
Memasuki tahun kedua, duet Karolin-Erani berkomitmen menjaga momentum penguatan layanan publik. Dengan fondasi yang mulai stabil, Pemkab Landak berupaya mencari ruang fiskal baru untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang lebih luas bagi masyarakat Bumi Intan. (mif/r)
Editor : Hanif