PONTIANAK POST – Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Landak.
Usulan tersebut disampaikan saat Karolin bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Landak mendatangi Kantor Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis Kalimantan Barat di Pontianak, Senin (13/7). Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah menyerahkan dokumen usulan sekaligus mengawal realisasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Karolin menjelaskan, kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan mampu meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat Landak yang hingga kini masih relatif rendah dan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi capaian IPM daerah. "Jadi kita berharap dengan adanya sekolah rakyat, angka lama sekolah di Kabupaten Landak bisa meningkat. Saat ini posisinya baru 7,5 tahun. Jadi IPM kita tidak naik-naik," ujar Karolin.
Baca Juga: Kemensos Sosialisasikan Sekolah Rakyat di Singkawang, Kejar Target Kuota 270 Siswa
Sebagai bentuk kesiapan, Pemerintah Kabupaten Landak telah menyediakan lahan yang berada di kawasan strategis Kota Ngabang. Lahan yang sebelumnya berstatus hutan kota itu telah melalui proses alih fungsi dengan berkoordinasi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Karolin mengatakan pemerintah daerah juga siap melakukan pematangan lahan agar pembangunan fisik dapat segera dimulai apabila usulan tersebut disetujui pemerintah pusat. Selain menyiapkan lokasi pembangunan, Pemkab Landak telah mempersiapkan calon peserta didik melalui program Gerbang Asa yang menyasar anak-anak putus sekolah.
"Di Landak itu sekolahnya belum masuk usulan, belum dibangun, tapi calon siswanya sudah kami siapkan. Sekarang kami titip di asrama," jelasnya.
Dalam audiensi tersebut, Karolin juga mengusulkan revitalisasi sejumlah sekolah di wilayah pedalaman yang kondisinya dinilai sudah tidak layak. Salah satu yang menjadi perhatian adalah bangunan sekolah milik Yayasan Katolik Santo Benediktus yang berdiri sejak 1984. Menurutnya, bangunan berbahan kayu tersebut membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar dapat direhabilitasi.
Selain itu, Karolin turut menyerahkan usulan penyediaan lahan untuk pembangunan kawasan pendidikan terpadu yang mengintegrasikan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu lokasi. Program tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Landak. (mif/r)
Editor : Rafael B. Junior