PONTIANAK POST - Penolakan terhadap program transmigrasi yang direncanakan pemerintah terus bermunculan dari berbagai element masyarakat. Program ini dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, dan berpotensi menimbulkan konflik baru dengan masyarakat setempat.
Menyikapi hal tersebut salah satu Tokoh Pemuda Dayak Melawi, Embang, mengajak semua pihak untuk tetap menjaga kondusifitas di daerah dan tidak mudah terprovokasi termakan berita hoax yang dapat memecahkan belah persatuan bangsa.
" Jangan termakan hoax atau berita bohong.cari dulu kebenaran informasi,” ungkap Embang, Kepada awak media, Selasa (22/7) kemarin
Menurut Embang, saat ini bukan lagi era pemerintahan Presiden Soeharto yang dengan mudahnya memindahkan penduduk dalam jumlah besar ke daerah lain, seperti Kalbar.
Embang yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Kompi menegaskan bahwan transmigrasi bisa dilakukan apabila daerah tujuan dibangun terlebih dulu hingga lebih maju dalam segala bidang. Baik infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Ia pun menyesalkan adanya informasi palsu yang berkembang di sejumlah media sosial terkait isu transmigrasi baru. Yang berujung pada penggiringan opini negatif kepada Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus salah satu putra terbaik Kalbar.
“Kalau kita baca kembali hasil rapat komisi V DPR RI itukan beliau bukan mengesahkan transmigrasi. Tetapi hanya mengesahkan anggaran pada kementerian Transmigrasi yang di dalamnya, sesuai fungsi Legislatif,”ungkap Embang
Lebih lanjut, Embang juga mendukung langkah pemerintah yang saat ini fokus pada revitalisasi kawasan transmigrasi lama, bukan membuka wilayah baru untuk pendatang. Ia mencontohkan wilayah Lengkong Nyadom di Melawi yang sebelumnya telah menjadi kawasan transmigrasi dan masih membutuhkan dukungan infrastruktur dasar dari pemerintah.
“Kami tidak menolak pembangunan, tapi jangan sampai ada program baru yang justru memicu gesekan sosial. Apalagi faktanya, masyarakat dari luar Kalimantan bisa saja datang ke Melawi dengan sendirinya, tidak perlu ada program Transmigrasi baru lagi, karena orang luar pulau Kalimantan bisa saja datang dengan sendirinya ke Melawi, “tegas Embang.
Embang juga sependapat dengan dorongan Lasarus bahwa program transmigrasi seharusnya berfokus pada revitalisasi atau pembangunan kawasan masyarakat lokal. Menurutnya, ide Ketua Komisi V DPR RI sebenarnya sudah menjawab persoalan Kalbar yang masih mengalami ketimpangan pembangunan yang nyata.
Ia mencontohkan berbagai persoalan yang mendesak, seperti infrastruktur yang belum merata, akses listrik yang terbatas, pembangunan fasilitas pelayanan publik dan masalah hak atas tanah yang banyak belum terselesaikan
"Banyak masyarakat sampai saat ini tidak punya tanah, tidak semua orang punya pekerjaan, saya lebih setuju pemerintah mendata kembali masyarakat tidak punyah tanah, pekerjaan, dan tempat tinggal, " ungkapnya.
Sebelumnya Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menegaskan, penolakannya terhadap program transmigrasi yang memindahkan masyarakat ke satu pulau ke pulau lain.
"Saya sudah berkali-kali menegaskan, tidak boleh ada pemindahan penduduk. Kalau ada yang menyebar berita pendaftaran transmigrasi baru, itu hoaks," kata Lasarus, Jumat (18/7) lalu
Menurutnya, program transmigrasi saat ini bukan untuk memindahkan penduduk baru ke daerah lain, melainkan memprioritaskan revitalisasi kawasan transmigrasi lama agar masyarakat setempat dapat merasakan. (Wan)
Editor : Hanif