Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dirjen AHU Tekankan Implementasi KUHP Baru dan Transformasi Layanan Hukum Modern di Pontianak

M
Penulis: Miftahul Khair❯
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo. (DOK KANWIL KEMENKUM KALBAR)
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo. (DOK KANWIL KEMENKUM KALBAR)

Advertisement

PONTIANAK POST — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum RI bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar forum bertajuk “Ngobrolin Layanan AHU dan KUHP yang Baru” di Novotel Pontianak, Selasa (5/5). Kegiatan ini mengangkat fokus pada penerapan KUHP, KUHAP, serta penyesuaian sistem pemidanaan.

Direktur Jenderal AHU, Widodo, dalam sambutannya menekankan urgensi pembaruan layanan hukum yang adaptif, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam pemaparannya, Widodo menyebut kinerja layanan Kementerian Hukum sepanjang tahun ini menunjukkan capaian positif. Dari total lebih dari 4,3 juta permohonan, sekitar 4,25 juta telah diselesaikan dengan tingkat penyelesaian mencapai 98,88 persen.

“Capaian ini menunjukkan transformasi layanan hukum yang kita lakukan telah memberikan hasil nyata, baik dari sisi kecepatan maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, layanan perdata mendominasi dengan lebih dari 3,8 juta permohonan dan tingkat penyelesaian mencapai 99,98 persen. Sementara layanan badan usaha serta layanan AHU lainnya, termasuk yang berbasis digital, juga mencatat penyelesaian di atas 99 persen.

Advertisement

Kendati demikian, Widodo mengakui masih terdapat sejumlah hambatan, mulai dari kualitas data permohonan, kendala teknis sistem, hingga rendahnya literasi masyarakat dalam mengakses layanan hukum digital.

Dalam kesempatan tersebut, Widodo juga menyoroti pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai tonggak pembaruan hukum pidana nasional. Ia menilai, KUHP terbaru membawa pendekatan yang lebih humanis dengan mengedepankan konsep keadilan restoratif.

“Penyelesaian perkara tidak lagi semata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan keadilan bagi semua pihak,” tegasnya.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, dilakukan pula penyerahan sertifikat pendirian Perseroan Perorangan kepada sejumlah pelaku usaha, yakni Verawati (Rubiku Karya Mandiri), Syarifah Meyriza Azzania Safitri (Sheziva Ananda Aghniah), dan Kurniati (Usaha Kurnia Songket).

Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, yang membuka kegiatan tersebut, mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi ini. Ia menilai forum tersebut penting untuk memperkuat pemahaman terhadap perubahan besar dalam sistem hukum nasional.

Advertisement

Artikel Terkait

Kemenkum Kalbar Rampungkan Harmonisasi Raperbup Bengkayang Soal Lembaga Kemasyarakatan dan Adat

Kemenkum Kalbar Rampungkan Harmonisasi Raperbup Bengkayang Soal Lembaga Kemasyarakatan dan Adat

Kanwil Kemenkum Kalbar rampungkan harmonisasi Raperbup Bengkayang tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan.

Kanwil Kemenkum Kalbar Dorong Perda Berkualitas Melalui Evaluasi 30 Produk Hukum Daerah 2026

Kanwil Kemenkum Kalbar Dorong Perda Berkualitas Melalui Evaluasi 30 Produk Hukum Daerah 2026

Kanwil Kemenkum Kalbar evaluasi 30 Perda se-Kalimantan Barat guna tingkatkan kualitas regulasi dan kepastian hukum daerah.

Tingkatkan Kualitas Verifikasi Partai Politik, Kemenkum Kalbar Sinergi dengan Kesbangpol Kalbar

Tingkatkan Kualitas Verifikasi Partai Politik, Kemenkum Kalbar Sinergi dengan Kesbangpol Kalbar

Kanwil Kemenkum Kalbar, Ditjen AHU, dan Kesbangpol perkuat koordinasi untuk tingkatkan layanan administrasi dan verifikasi partai politik.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer